Presiden Prabowo Tegaskan Kemandirian Pangan Jadi Prioritas Indonesia

ST PETERSBURG – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan prioritas tertinggi pemerintahannya dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal ini disampaikannya dalam pidato kenegaraan pada St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.

“Kewajiban pertama sebuah pemerintahan adalah melindungi rakyatnya dari kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan akibat lingkungan yang menantang,” tegas Presiden Prabowo dalam forum yang dihadiri oleh para pemimpin dunia dan tokoh ekonomi lintas kawasan itu.

Lebih lanjut prioritas yang diambil diimplementasikan pada jajaran di kabinet Merah Putih yang dipimpinnya untuk melaksanakan amanat swasembada pangan.

“Karena itu, saat saya mengambil alih pemerintahan, prioritas utama saya adalah mewujudkan swasembada pangan,” kata dia.

Dalam forum internasional prestisius yang mempertemukan pemimpin dari Barat, Timur, dan Global South tersebut, Presiden Prabowo menggambarkan urgensi pembangunan pertanian nasional dalam konteks pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat.

“Setiap tahun, ada lima juta warga baru yang harus diberi makan. Itu berarti, setiap tahun, Indonesia harus menyediakan pangan bagi satu negara sebesar Singapura,” ujar dia.

Presiden juga mengungkapkan pencapaian luar biasa dalam sektor pertanian selama tujuh bulan masa pemerintahannya.

“Kami berhasil meningkatkan produksi beras dan jagung sekitar 50 persen, dan saat ini cadangan beras nasional di gudang pemerintah mencapai 4,4 juta ton—cadangan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia,” tutur dia.

Capaian ini menurutnya merupakan hasil dari kebijakan efisiensi, pemberantasan korupsi, serta deregulasi yang memangkas aturan-aturan tidak efektif dalam sektor pertanian dan distribusi pangan.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menyampaikan perlunya filsafat pembangunan nasional yang tidak hanya mengikuti arus ekonomi global, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal. Ia mengkritisi dampak negatif dari dominasi ideologi pasar bebas yang dalam beberapa dekade terakhir diikuti oleh banyak negara Asia Tenggara.

“Kami tidak akan mengikuti satu kutub ekstrem. Kami memilih jalan tengah, menggabungkan semangat inovasi kapitalisme dan peran intervensi pemerintah untuk melindungi yang lemah,” kata dia.

Dalam konteks pertanian, hal ini berarti keberpihakan negara kepada petani kecil, subsidi dan dukungan produksi, serta proteksi dari ketimpangan pasar.

“Kita ingin memastikan bahwa keberhasilan ekonomi bukan hanya dinikmati oleh 1% orang terkaya. Kita ingin kesejahteraan dinikmati oleh sebanyak-banyaknya rakyat,” ujar dia, mengutip filosofi yang dianut pemerintahannya, “The greatest good for the greatest many.”

Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional, termasuk melalui keanggotaannya di BRICS dan New Development Bank, yang dinilai dapat memperkuat investasi dan kerja sama dalam pembangunan sektor pangan dan energi.