Petani Cuma Dapat Remah: 50% Keuntungan Beras Dikuasai Tengkulak dan Ritel

JAKARTA - Peningkatan produksi yang disampaikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tak berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan petani. Pendapatan petani justru cenderung stagnan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan, dilihat dari struktur margin harga beras, petani hanya memperoleh 43 persen dari nilai tambah beras. "Sekitar 50 persen nilai tambah beras justru diserap pelaku usaha distribusi dan ritel," tegasnya pada Koran Jakarta, Rabu (11/6).

Di sisi lain, lanjut Esther, pendapatan petani cenderung stagnan. Padahal, biaya produksi dan kebutuhan hidup petani meningkat.

Data terbaru menunjukkan rerata upah buruh di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Februari 2025 sebesar 2,25 juta rupiah per bulan. Naik tipis 0,897 persen dibandingkan catatan pada Februari 2024 sebesar 2,23 juta rupiah per bulan.

Sementara itu, data produksi beras sepanjang 2025 diprediksi melimpah sekitar 21,76 ton. Sebagai perbandingan, produksi beras pada 2023 sebesar 21,37 ton dan pada 2022 sebesar 21,11 ton.

Menurut Esther, peningkatan produksi beras pada 2025 tak terlalu besar atau naik 0,4 tondibandingkan 2023. "Memang kalau dibandingkan produksi beras 2024, ada peningkatan tajam. Tetapi kondisi pada 2024 tidak bisa dijadikan patokan karena mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Jadi tidak normal," ucap Esther.

Meski demikian, lanjut dia, produksi beras melimpah belum mempu mendongkrak tingkat kesejahteraan petani. "Maka ke depan distribusi beras harus diperhatikan karena petani biasanya mendapat economic rent paling kecil dalam rantai pasok beras," ungkap Esther.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengimbau pedagang beras di seluruh Indonesia untuk mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, produksi beras nasional dalam posisi kuat, sehingga tidak ada alasan harga beras melewati ketentuan yang telah ditetapkan.

“Ini suplainya bagus, harganya bagus 12.900 rupiah, tapi ada daerah yang jual 14.000 rupiah. Kami imbau dan sampaikan, tidak ada alasan harga beras naik. Ikutilah cara menjualnya Ibu Ria. Kenapa? Stok kita banyak, produksi kita banyak, jadi tidak ada alasan,” tegasnya saat meninjau pasar Pasar Tembok, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/6).

Mentan Amran mengingatkan pemerintah tak akan tinggal diam terhadap praktik dagang yang merugikan masyarakat. Dia menegaskan Satuan Tugas (Satgas) Pangan akan diturunkan untuk menindak pihak-pihak yang menjual beras di atas HET.

“Kalau ditemukan yang menjual di atas HET, nanti ada Satgas Pangan yang akan bertindak nanti,” ungkapnya.

Adapun Mentan Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tembok, Surabaya, Jawa Timur, guna memantau langsung harga dan ketersediaan beras. Dalam kunjungannya, dirinya berdialog dengan pedagang dan memastikan pasokan beras dalam kondisi aman dan harga beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya diskusi dan bincang-bincang dengan Ibu Ria, salah satu pedagang di Pasar Tembok. Ini cukup bagus, karena harganya 12.900 rupiah untuk curah, dan suplainya juga bagus,” kata Mentan Amran usai sidak di salah satu agen beras di Pasar Tembok, Rabu (11/6).

Tindak Tegas

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa menegaskan Satgas Pangan harus menindak tegas indikasi mafia pangan yang merugikan petani dan konsumen.

"Perlu diperkuat data center terkait pasokan dan kebutuhan pangan supaya tidak terjadi manipulasi dan opini yang menyesatkan," tegasnya.

Kemudian lanjutnya, perlu semakin didorong koneksitas antara petani dan konsumen, diantaranya melalui koperasi multi pihak di sektor pertanian.