Bappenas Integrasikan Penanggulangan Bencana ke Dokumen Pembangunan

KUPANG - Kementerian PPN/Bappenas mendorong integrasi penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah guna meminimalkan potensi kerugian ekonomi akibat bencana.

“Penanggulangan bencana yang tepat, termasuk karena perubahan iklim, dapat mencegah kerugian ekonomi hingga Rp281,9 triliun sampai tahun 2024,” kata Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam dalam keterangan yang diterima di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (12/6).

Ia menjelaskan saat ini Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah (pemda) tengah menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029.

Sinkronisasi tersebut dilakukan melalui serangkaian forum konsultasi nasional dan daerah yang di dalamnya membahas kebencanaan.

Salah satu forum konsultasi berlangsung dalam kegiatan coaching clinic percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang digelar pada Rabu (11/6).

Kegiatan itu juga menjadi sarana berbagi praktik pengurangan risiko bencana antar-daerah di kawasan timur Indonesia bersama tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Medrilzam berharap kegiatan tersebut dapat menyelaraskan strategi integrasi unsur kebencanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Edy Suharmanto memaparkan strategi penguatan implementasi SPM sub-urusan bencana melalui Program Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana). Gerakan ini bertujuan mempercepat capaian pelayanan kebencanaan berdasarkan karakteristik risiko di tiap kecamatan.

Edy menekankan pentingnya peran aktif kecamatan sebagai ujung tombak dalam membangun ketangguhan bencana berbasis lokal. Pendekatan ini dinilai krusial dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Australia melalui Program Siap Siaga, sebuah kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia.

Konsul-Jenderal Australia Todd Dias mengatakan kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun strategi penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan berkelanjutan.