Ekonomi Global Melambat, Pengamat: Kurangi Biaya Produksi. Jika dari Pemerintah Harus langsung dieksekusi

JAKARTA-Penurunan pertumbuhan ekonomi global perlu diantisipasi dampaknya terhadap ekonomi domestik. Salah satu caranya dengan mengevaluasi kebijakan domestik yang mungkin menimbulkan inefisiensi dalam produksi.

Demikian ditegaskan Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko menanggapi proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global oleh Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), Kamis (5/6).

Terkait dengan biaya produksi yang tinggi, perlu dilihat penyebabnya. "Jika berasal dari pemerintah seperti bea masuk barang, keamanan bisa segera langsung dieksekusi,"ucap Suhartoko.

Perubahan regulasi terangnya perlu dievaluasi agar tidak memberatkan dunia usaha. Pemerintah juga perlu melakukan kebijakan yang berkaitan dengan barang impor, tidak melalui tarif atau kuota, namun dengan pembatasan peraturan yang ketat.

"Perencanaan dan pengaturan industri pengolahan perlu memperhatikan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada terkait dengan teknologi yang digunakan,"ungkapnya

Suhartoko mengatakan, jika asumsi OECD mengenai diberlakukannya tarif Donald Trump, pertumbuhan ekonomi global akan menurun. Situasi ini jelas akan berdampak kepada pelemahan ekonomi Indonesia.

Saat ini saja ujarnya, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat. Mengacu pada Survei Apindo penyebab pengurangan karyawan adalah penurunan permintaan (69.49%), kenaikan biaya produksi (43.39%), perubahan regulasi ketenagakerjaan dalam hal ini upah minimum (33,29%), tekanan produk impor (21,49%) dan faktor teknologi untuk otomatimasi (20,99%).

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah perlu mendorong daya beli melalui relaksasi pajak, dengan konsekuensi menaikkan utang. Selain itu pemberian bantuan langsung maupun tidak langsung ke konsumen perlu ditingkatkan dan diperluas. Namun, perlu melihat pengeluaran konsumen yang mempunyai efek berganda yang cepat dan tinggi.

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diproyeksikan akan melambat dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 2,9 persen pada 2025 dan 2026, menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) pada Selasa (3/5).

 OECD merevisi turun proyeksi pertumbuhan globalnya, dengan mempertimbangkan asumsi teknis bahwa kebijakan tarif yang diterapkan hingga pertengahan Mei akan tetap diberlakukan, meskipun sejumlah sengketa hukum masih berlangsung. 

Dalam Proyeksi Ekonomi terbarunya, OECD merevisi turun proyeksi pertumbuhan globalnya, dengan mempertimbangkan asumsi teknis bahwa kebijakan tarif yang diterapkan hingga pertengahan Mei akan tetap diberlakukan, meskipun sejumlah sengketa hukum masih berlangsung. 

OECD memperingatkan bahwa apabila tren-tren saat ini terus berlanjut, seperti meningkatnya hambatan perdagangan, pengetatan kondisi keuangan, melemahnya kepercayaan bisnis dan konsumen, serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan, maka semua itu dapat secara signifikan menghambat prospek pertumbuhan global.

Lakukan Antisipasi

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemangkasan proyeksi itu bukan hanya ditujukan OECD terhadap Indonesia saja, namun merata terhadap mayoritas negara yang terdampak kebijakan perang tarif dagang Presiden AS Donald Trump 

Adapun Indonesia terang Airlangga, Pemerintah telah mengantisipasi masalah ini melalui penguatan ekonomi di dalam negeri. Salah satunya dengan mengeluarkan lima insentif dalam paket kebijakan ekonomi kuartal II-2025 yang mayoritas diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kami juga monitor dari berbagai negara di OECD, sebagian besar juga membuat paket-paket agar bisa menjaga daya beli masyarakatnya dalam situasi seperti sekarang,"pungkasnya