Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai kebijakan stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah belum sepenuhnya menjangkau kalangan kelas menengah.

Padahal kelompok ini memiliki peran penting dalam menopang konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami setuju kalangan kelas menengah belum sepenuhnya menjadi sasaran utama dalam stimulus ini. Padahal, mereka adalah kelompok konsumtif sekaligus produktif. Mereka bekerja, membayar pajak, membangun bisnis, dan mendukung roda ekonomi,” ujar Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (HIPMI) Anggawira ????? di Jakarta, Selasa (3/6).

Seperti dikutip dari Antara, Anggawira mengatakan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah perlu merancang kebijakan afirmatif yang menyentuh langsung kelas menengah, tidak dalam bentuk bantuan langsung tunai tetapi melalui insentif yang bersifat produktif.

Tanpa keterlibatan aktif dari kelompok ini, ia khawatir pemulihan konsumsi akan stagnan dan tidak mencapai potensi optimal. Maka dari itu, HIPMI pun mengusulkan sejumlah stimulus yang dapat diarahkan ke kelas menengah.

Himpunan pengusaha itu mengusulkan adanya potongan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi untuk segmen penghasilan menengah, subsidi bunga KPR untuk pembelian rumah pertama, serta insentif transportasi publik dan kendaraan listrik.

Selain itu, insentif pendidikan berupa voucher pelatihan dan dukungan biaya sekolah anak juga dinilai penting untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong produktivitas jangka panjang.

Anggawira juga menyebut pentingnya stimulus berupa fasilitas pembiayaan usaha mikro dan rumah tangga produktif

“Dengan pendekatan seperti itu, konsumsi tidak hanya tumbuh jangka pendek tapi juga berdampak pada produktivitas dan investasi jangka panjang. HIPMI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendesain program stimulus yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lapangan,” jelasnya.

Meski demikian, HIPMI mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan sejumlah insentif sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat serta upaya menjaga daya beli di tengah perlambatan ekonomi global.

“Ini langkah progresif yang patut diapresiasi, terutama karena dilakukan secara terintegrasi lintas sektor. Namun, kami menilai efektivitasnya sangat tergantung pada kecepatan realisasi dan seberapa dalam stimulus ini menyentuh sektor produktif, termasuk UMKM dan pelaku usaha lokal,” ujarnya.

Jaga Psikologi

Sementara itu, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai paket stimulus ekonomi Juni-Juli 2025 dapat mendorong daya beli masyarakat apabila direalisasikan tepat sasaran dan cepat, agar efeknya segera terasa.

“Pemerintah bisa mempercepat realisasi belanja sosial dan subsidi langsung kepada masyarakat,” kata Banjaran di Jakarta, Selasa.

Di samping itu, menurutnya, komunikasi pemerintah yang jelas juga penting untuk menjaga psikologi konsumsi masyarakat melalui narasi positif.

Dihubungi secara terpisah, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky menilai bahwa paket stimulus ekonomi yang baru diluncurkan pemerintah memang dapat menjaga daya beli masyarakat.

Akan tetapi, ia menggarisbawahi dampak stimulus tersebut terutama hanya dirasakan masyarakat miskin dan rentan.

Sementara pada masyarakat kelas menengah, isu daya beli masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.

“Untuk masyarakat menengah ke atas memang mereka perlu peningkatan daya beli. Bagaimana caranya? Penciptaan lapangan kerja. Ini yang memang belum terjadi ke depannya,” kata Riefky.