Pramono Janji Terus Perbaiki Tata Kelola Kota

JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung,berjanji akan terus memperbaiki tata kelola perkotaan dan pemerintahaan. “Maka, dalam rangka itu, Jakarta menggandeng BPKP,” tandas Pramono, Rabu (11/2).

Dia menlanjutkan, dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan menuju Jakarta sebagai kota global dan berbudaya, Pemprov bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani nota kesepakatan, Rabu (11/2). Penandatanganan dilakukan oleh Pramonodan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.

Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas komitmen bersama dalam meningkatkan pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, implementasi kebijakan harus dilakukan secara terukur dan objektif agar mampu mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.

“Kami terus menguatkan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui kesepakatan ini, hal tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur melalui program kerja yang jelas, pelaporan berkala, serta evaluasi yang objektif,” ujarnya.

Pramono menilai, kolaborasi antara Pemprov DKI dan BPKP merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ia berharap kerja sama ini semakin memperkuat transparansi dan kredibilitas pemerintahan. Dia mengundang BPKP untuk mengaudit Jakarta.

“Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak menghambat. Bila ada yang ingin diaudit, silakan dilakukan audit, didalami, dan ditelaah. Sepenuhnya kami persilakan. Karena ini bagian dari membangun pemerintahan yang bersih, baik, transparan, terbuka, dan kredibel,” jelas Gubernur Pramono.

Sementara itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan, kolaborasi ini bertujuan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar terintegrasi dalam setiap kebijakan. Juga untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko sebagai early warning system, serta mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran bermanfaat bagi masyarakat.

“Melalui kesepakatan ini, kami bersyukur Gubernur Pramono mengizinkan untuk masuk tanpa halangan. Semuanya nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jika kami menemukan sesuatu, itu semata-mata untuk menjaga agar jalannya Pemprov DKI benar-benar mulus, tanpa hambatan, tanpa kecurangan, dan tanpa hal-hal yang tidak kita inginkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Muhammad Yusuf Ateh mengapresiasi keterbukaan Pemprov DKI yang menempatkan BPKP sebagai pilar penting dalam menjaga sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan kredibel. “Kami diberi kesempatan untuk masuk ke mana saja dan berkontribusi dalam berbagai aspek, termasuk melihat titik-titik yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai kota global dan berbudaya mudah-mudahan dapat terwujud dengan lancar,” tuturnya.

Generasi Muda

Sementara itu, di waktu berbeda, Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno, menghadiri pembukaan The 25th International Capital Market Student Studies (ICMSS) di Ruang Pola, Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2). Dalam sambutannya, dia menegaskan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda sebagai fondasi penguatan pasar modal dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“ICMSS bukan sekadar agenda rutin kemahasiswaan, tetapi menjadi salah satu forum pasar modal internasional terbesar dan tertua yang diselenggarakan oleh mahasiswa di Indonesia. Ini adalah capaian luar biasa yang lahir dari komitmen, kerja keras, dan kolaborasi yang berkelanjutan,” tuturnya.

Menurut Wagub Rano, di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, literasi dan inklusi keuangan menjadi kebutuhan mendasar bagi generasi muda. Mereka tidak hanya dituntut menjadi pencari kerja, tetapi juga investor, inovator, dan penggerak ekonomi.

“Pasar modal merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat pembiayaan pembangunan. Jakarta terus bertransformasi menjadi kota global yang modern dan berdaya saing. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan berkelanjutan,” paparnya.

Jakarta saat ini berada dalam fase transformasi besar sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Daerah Khusus Jakarta. Menurut Wagub Rano, posisi Jakarta sebagai kota jasa, bisnis, dan keuangan semakin kompetitif di tingkat regional maupun internasional.