Angka Kemiskinan di NTT Tinggi, DPR: Butuh Afirmasi APBN

JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menyoroti tingginya angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hampir mencapai 20 persen. Baginya, angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang kini sudah berada di bawah 10 persen.

Mempelajari data tersebut, ia menilai permasalahan kemiskinan di NTT berkaitan erat dengan rendahnya variasi jenis pekerjaan sekaligus lemahnya perhatian terhadap sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kabupaten Manggarai Barat, NTT pekan kemarin.

“Tingginya tingkat kemiskinan ini kan kaitannya juga dengan tingkat pertumbuhan kerja. Jenis-jenis pekerjaan di sini tidak bervariasi, mayoritas masih di sektor pertanian. Nah, ketika sektor pertanian tidak diperhatikan, otomatis angka kemiskinan juga tetap tinggi,” ujar Andi.

Menurut Andi, pembangunan di NTT membutuhkan pendekatan yang afirmatif dari pemerintah pusat, khususnya dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan pentingnya afirmasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Afirmasi dalam konteks ini adalah alokasi dana bersifat khusus.

“Yang perlu dilakukan adalah afirmasi. Afirmasi terhadap APBN, untuk sektor-sektor pembangunan infrastruktur pertanian, infrastruktur pariwisata, infrastruktur pendidikan, dan layanan sosial lainnya,” tegasnya.

Legislator dari Fraksi PAN itu menambahkan bahwa afirmasi APBN ini harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan persentase alokasi anggaran yang diarahkan langsung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat menjawab tantangan struktural yang dihadapi daerah ini.

“Jadi NTT membutuhkan afirmasi terkait dengan persentase APBN yang memang dialokasikan khusus untuk menjawab ketertinggalan infrastruktur dan ekonomi,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dan lembaga-lembaga terkait dapat lebih responsif terhadap kondisi ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama di kawasan timur Indonesia seperti NTT. Dengan intervensi anggaran yang terarah dan berpihak, ia optimistis angka kemiskinan di NTT dapat ditekan secara bertahap.

“Kalau infrastruktur dasar sudah diperbaiki dan sektor pertanian serta pariwisata dikembangkan secara maksimal, lapangan pekerjaan akan terbuka dan kemiskinan bisa diturunkan,” pungkas Andi.