PBB: Lebih dari 400 Pengungsi Rohingya Diduga Tenggelam di Lepas Pantai Myanmar

JENEWA - Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees pada Sabtu (24/5), memgatakan, setidaknya 427 warga Rohingya , minoritas Muslim Myanmar, mungkin tewas di laut dalam dua kecelakaan kapal pada tanggal 9 dan 10 Mei, dalam apa yang akan menjadi insiden mematikan lainnya bagi kelompok yang teraniaya tersebut.

Dikutip dari  Al Jazeera, UNHCR mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa – jika dikonfirmasi – kedua insiden tersebut akan menjadi “tragedi paling mematikan di laut” yang melibatkan pengungsi Rohingya sepanjang tahun ini.

"Badan pengungsi PBB sangat prihatin dengan laporan dua tragedi kapal di lepas pantai Myanmar awal bulan ini," kata UNHCR dalam pernyataan tersebut, seraya menambahkan bahwa pihaknya masih berupaya untuk mengonfirmasi keadaan sebenarnya di balik bangkai kapal tersebut.

Menurut lembaga tersebut, informasi awal menunjukkan bahwa sebuah kapal yang membawa 267 orang tenggelam pada tanggal 9 Mei, dengan hanya 66 orang yang selamat, dan kapal kedua dengan 247 orang Rohingya di dalamnya terbalik pada tanggal 10 Mei, dengan hanya 21 orang yang selamat.

Warga Rohingya di dalam kapal tersebut meninggalkan kamp pengungsian besar Cox's Bazar di Bangladesh atau melarikan diri dari negara bagian Rakhine di Myanmar barat, kata pernyataan itu.

Ditindas di Myanmar selama puluhan tahun, ribuan warga Rohingya mempertaruhkan nyawa mereka setiap tahun untuk melarikan diri dari penindasan dan perang saudara di negara mereka, seringkali melaut dengan menggunakan perahu darurat.

Dalam sebuah posting di X, Komisioner Tinggi UNHCR Filippo Grandi mengatakan berita tentang tragedi ganda tersebut adalah “pengingat akan situasi putus asa” yang dialami Rohingya “dan kesulitan yang dihadapi oleh para pengungsi di Bangladesh saat bantuan kemanusiaan menyusut”.

Pada tahun 2017, lebih dari satu juta warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar menyusul tindakan keras brutal oleh militer Myanmar.

Setidaknya 180.000 orang yang mengungsi kini menghadapi deportasi kembali ke Myanmar sementara mereka yang tetap tinggal di Rakhine telah menanggung kondisi buruk dan terkurung di kamp-kamp pengungsi.

Pada tahun 2021, militer melancarkan kudeta di Myanmar , menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Sejak saat itu, Rakhine telah menjadi tempat pertempuran sengit antara militer dan Tentara Arakan, kelompok pemberontak etnis minoritas, untuk menguasai negara bagian di tengah meluasnya perang saudara di negara tersebut.

“Situasi kemanusiaan yang mengerikan, diperburuk oleh pemotongan dana, berdampak buruk pada kehidupan warga Rohingya. Semakin banyak dari mereka yang menempuh perjalanan berbahaya untuk mencari keselamatan, perlindungan, dan kehidupan yang bermartabat bagi diri mereka dan keluarga mereka,” kata Hai Kyung Jun, yang memimpin biro regional UNHCR untuk Asia dan Pasifik.

Pada tahun 2024, sekitar 657 warga Rohingya meninggal di perairan wilayah tersebut, menurut UNHCR.

Organisasi-organisasi kemanusiaan telah terpukul keras oleh pemotongan dana dari para donor utama, yang dipimpin oleh pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump dan negara-negara Barat lainnya, karena mereka memprioritaskan pengeluaran pertahanan yang dipicu oleh meningkatnya ketakutan terhadap Rusia dan Tiongkok.

UNHCR tengah mencari dukungan finansial untuk menstabilkan kehidupan pengungsi Rohingya di negara tuan rumah, termasuk Bangladesh, dan mereka yang mengungsi di Myanmar.

Permintaannya sebesar 383 juta dolar AD untuk dukungan pada tahun 2025 saat ini hanya didanai 30 persen, kata badan tersebut.