Sri Mulyani: Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2%–5,8% pada 2026, Fokus pada Ketahanan dan Kesejahteraan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan berada dalam kisaran 5,2% hingga 5,8%, dengan target minimum sejajar dengan pertumbuhan yang ditetapkan untuk tahun 2025.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2026 di hadapan parlemen, Selasa (tanggal tidak disebutkan).

Menurut Sri Mulyani, target tersebut akan dicapai melalui penguatan daya beli masyarakat, hilirisasi industri sumber daya alam, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga akan terus fokus pada peningkatan produksi pangan, ketahanan energi, serta kesejahteraan masyarakat sebagai pilar utama pertumbuhan.

Namun, sebagian analis meragukan optimisme pemerintah. Jahen Rezki, analis dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa target pertumbuhan tersebut sulit dicapai tanpa reformasi mendalam. “Cerita lama masih sama… kita butuh investasi dan pendalaman sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya kepada Reuters.

Di sisi pengeluaran, pemerintah berencana menaikkan anggaran kesehatan dan pendidikan masing-masing sebesar 4% dan 5% pada 2026. Ini sejalan dengan kelanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto berupa makanan gratis bagi 83 juta pelajar dan ibu hamil, serta pembangunan ratusan sekolah untuk masyarakat prasejahtera.

Pemerintah juga akan memperkuat sektor pertahanan dengan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan peningkatan jumlah pasukan cadangan nasional.

Dari sisi fiskal, Sri Mulyani menegaskan komitmen pada pengelolaan anggaran yang hati-hati, dengan defisit anggaran dipatok antara 2,48% hingga 2,53% terhadap PDB, sedikit lebih rendah dari target 2025 sebesar 2,53%.

Pemerintah juga memperkirakan nilai tukar rupiah tahun depan akan melemah hingga Rp16.900 per dolar AS, mencerminkan ketidakpastian global akibat kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat.

Anggaran ini merupakan rancangan pertama yang diajukan pemerintahan Presiden Prabowo sejak dilantik pada Oktober 2024. Rencana pengeluaran biasanya disahkan pada akhir kuartal ketiga setiap tahunnya. Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada 2029.