Ternyata Ini Alasan Ekonomi Syariah Sulit Tumbuh di Indonesia!

JAKARTA - Tantangan struktural dan regulatif masih menjadi penghambat berkembangnya sektor ekonomi dan keuangan syariah. Hingga kini kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh di bawah 10 persen.

Padahal, sekitar 86 persen lebih penduduk RI merupakan muslim. Angka ini menggambarkan adanya kesenjangan antara potensi dan aktualisasi.

Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, Nur Hidayah menegaskan arah baru ekonomi dan keuangan syariah Indonesia harus dimulai dari perubahan paradigma makro, bukan sekadar reformasi kelembagaan. Karenanya, diperlukan susun ulang landscape struktural yang selama ini membatasi kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan nasional.

"Kita tidak sedang kekurangan inisiatif, tetapi kekurangan orkestrasi kebijakan dan arah besar yang sistemik. Ekonomi syariah harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional, bukan kompartemen terpisah dengan jargon keagamaan semata,” ungkap Nur dalam diskusi Menjelang Muktamar Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) 2025 di Jakarta, Rabu (14/5).

Selain rendahnya kontribusi terhadap PDB,temuan penting yang disorot CSED Indef yakni pangsa pasar perbankan syariah stagnan di kisaran 6,7 persen. Sementara itu, kontribusi sektor keuangan syariah terhadap UMKM masih minim dan belum menyentuh sektor-sektor produktif utama seperti pertanian, maritim, dan manufaktur halal.

Temuan berikutnya, lanjut dia, ekonomi syariah masih terjebak dalam pendekatan sektoral, seperti hanya fokus pada keuangan syariah atau industri halal, tanpa pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi fiskal, moneter, sosial, dan spasial.

Kemudian, sumbangan zakat, infak, dan wakaf (Ziswaf) terhadap pembangunan nasional sangat kecil, yakni hanya sekitar 3,2 persen dari potensi 327 triliun rupiah. Padahal, jika dikelola optimal dalam kerangka fiskal nasional, Ziswaf bisa menjadi quasi-public fund untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi hijau.

Untuk itu, Nur menegaskan diperlukan reformasi kebijakan ekonomi syariah. “Masalah mendasarnya adalah ekosistem kebijakan dan tata kelola. Kita perlu menciptakan sinergi antara perbankan syariah, fintech, industri halal, sistem distribusi, dan regulasi fiskal” tegasnya.

Handi Risza, Peneliti CSED Indef mendorong konvergensi industri halal dan keuangan syariah. Ini mengintegrasikan sistem sertifikasi halal, pembiayaan syariah, dan distribusi berbasis supply chain digital halal.

Selain itu, dia menyarankan agar islamic philanthropy diperkuat sebagai pilar pembangunan. Mewajibkan fiscal linkage antara ZISWAF dan program pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan green economy.

"Selanjutnya, akselerasi Digitalisasi & Open Islamic Finance. Menyusun kerangka hukum dan teknis untuk Open Banking Syariah, Smart Contract Syariah, dan integrasi dengan AI dan blockchain berbasis prinsip Maqashid al-Shariah," jelasnya

Peneliti lainnya CSED Indef, Abdul Hakam Naja, menyoroti Indonesia menempati ranking 3 di bawah Malaysia dan Saudi Arabia dalam perkembangan Ekonomi Syariah Global (SGIER 2023/2024) dengan ekosistem ekonomi syariah yang mendukung di berbagai sektor seperti sektor riil.

Langkah Strategis

Seiring dinamika dan tantangan baru dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan akselerasi pencapaian IAEI.

CSED INDEF mendorong, penguatan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman yang mampu menjawab tantangan digitalisasi, globalisasi, dan integrasi ekonomi syariah secara holistik.