Pemkot Makassar Siapkan KUR untuk PKL Terdampak Penertiban, Solusi Modal Usaha agar Tak Kembali Langgar Aturan

Makassar - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendata semua pedagang kaki lima (PKL) yang terkena dampak penertiban untuk selanjutnya diberikan bantuan modal seperti kredit usaha rakyat (KUR).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Selasa (21/4), menyampaikan Pemkot Makassar, menyiapkan skema dukungan berupa akses pembiayaan melalui KUR bagi para PKL yang terdampak penertiban.

"Bagi pedagang yang menerima ditertibkan dan bersedia berjualan di lokasi yang telah disiapkan, maka akan diberikan bantuan permodalan seperti KUR," ujarnya.

Ia mengakui sedang menyiapkan skema kebijakan baru yang berorientasi pada pemberdayaan, khususnya bagi para PKL yang selama ini berjualan di ruang-ruang yang tidak semestinya, seperti trotoar dan saluran drainase.

Bantuan ini ditujukan kepada pedagang yang terdampak penertiban, agar mereka dapat mengembangkan usahanya di lokasi yang lebih layak, aman, dan tidak melanggar aturan tata ruang.

"Dengan dukungan tambahan modal, para PKL diharapkan mampu meningkatkan kualitas usaha, memperbaiki tampilan lapak, hingga memperluas jenis dagangan tanpa harus kembali menempati ruang publik yang dilarang," katanya.

Ia menambahkan, bantuan KUR ini bagian dari upaya pembinaan dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Dengan tambahan modal usaha, para pedagang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya tanpa harus kembali menempati ruang publik yang melanggar aturan.

Melalui skema ini, Pemkot Makassar juga akan mempermudah akses para pelaku usaha ke lembaga keuangan, sehingga proses pengajuan KUR dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, tentunya tetap mengacu pada persyaratan dan ketentuan yang berlaku di perbankan.

Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemerintah Kota Makassar akan menjalin kerja sama dengan sejumlah perbankan, termasuk bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta bank daerah, yakni Bank Sulselbar.

"Kerja sama ini akan kita tindak lanjuti melalui penandatanganan MOU dengan beberapa bank. Yang paling cepat kemungkinan dengan Bank Sulselbar," ujarnya.