Pemerintah Menyediakan 3.000 Rumah Subsidi bagi Pelaksana Bangga Kencana

JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menyediakan 3.000 unit rumah subsidi bagi pelaksana program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Rumah tersebut khusus disediakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, ASN Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan Petugas Lapangan KB, Petugas Lapangan KB non-ASN, tenaga kontrak/honorer Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, serta kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP).

"Kemendukbangga/BKKBN mempunyai 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia dan 18 ribu ASN serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka sangat membutuhkan rumah subsidi, khususnya penyuluh di lapangan, termasuk kader TPK," ujar Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (15/5).

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan 350.000 unit rumah subsidi yang diperuntukkan bagi Kemendukbangga/BKKBN, Badan Pusat Statistik (BPS), petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, wartawan, dan lainnya.

"Saya minta kepada Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tanggal 30 Juni sudah menyerahkan 100 kunci rumah subsidi. Untuk lokasinya di koordinasikan dengan Kemendukbangga," ujar Maruarar.

Sebanyak 100 kunci rumah tersebut akan diserahkan bersamaan dengan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 29 Juni 2025 mendatang.

Di sisi lain, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengemukakan MoU tersebut merupakan kolaborasi yang luar biasa karena menyangkut data yang dapat dimanfaatkan menjadi dasar dalam menjalankan program-program prioritas.

"Kami akan menerima data TPK dari Kemendukbangga, kemudian kami padankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), setelahnya kami kembalikan data tersebut kepada Kemendukbangga," ujar Amalia.