Dana Bagi Hasil Tertahan, Jakarta Cari Solusi

JAKARTA – Pemprov Jakarta berupaya keras mencari solusi atas kenyataan bahwa dana bagi hasil (DBH) tengah tertahan di pusat. Dalam konteks situasi demikian, maka Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Nova Harivan, mengapresiasi forum “Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Era Baru Jakarta” yang mempertemukan anggota MPR, DPR, DPD, dan Pemprov Jakarta.

“Ini menjadi momentum penting membahas berbagai persoalan pembangunan ibu kota, termasuk kebutuhan pendanaan di tengah masih tertahannya DBH oleh pemerintah pusat,” tutur Nova, Minggu (2/8). Dia menjelaskan, tertahannya DBH sekitar 15 triliun berdampak pada sejumlah program prioritas seperti pembangunan sekolah dan berbagai proyek lainnya, sehingga tertunda.

“Pemprov tentu membutuhkan sumber pendanaan. Salah satu alternatif yang bisa dimanfaatkan melalui obligasi daerah,” ujar Nova, Minggu (2/8). Nova juga berharap kehadiran anggota DPR, khususnya yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) dapat membantu memperjuangkan pencairan DBH.

Nova mengingatkan, para legislator di tingkat pusat dapat menyampaikan langsung kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kebutuhan dasar Pemprov Jakarta yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. “Teman-teman DPR bisa mendorong penyelesaian persoalan DBH ini agar kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Jakarta tetap berjalan baik,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengapresiasi dukungan legislatif yang terus menyuarakan agar DBH Jakarta mendapatkan perhatian pemerintah. Ini sudah dibahas dalam pertemuan Eksekutif dan Legislatif ini Kamis lalu mengenai pentingnya DBH bagi pembangunan Jakarta.

“Jakarta memang membutuhkan Dana Bagi Hasil. Maka, bagus bila teman-teman di DPR, DPD, dan DPRD ikut menyuarakan, agar dicairkan untuk membangun,” ujar Pramono. Namun, meski menghadapi pemotongan DBH yang cukup besar, Pramono menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jakarta dalam memprioritaskan sektor mendasar: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ASN.

Obligasi

Sementara itu,disampaikan, Komisi C DPRD Jakarta menyepakati usulan nilai obligasi daerah sebesar Rp3,5 triliun dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Ketua Komisi C DPRD Jakarta Dimaz Raditya menegaskan kesepakatan itu, baru mencakup nilai obligasi. Sedangkan rincian kegiatan yang akan dibiayai masih bersifat sementara karena sejumlah program berkaitan dengan ruang lingkup komisi lain.

“Angkanya kita ketuk Rp3,5 triliun. Mengenai programnya, kita serahkan untuk disesuaikan dan dibahas dalam rapat Banggar,” kata Dimaz, Minggu. Dia menyatakan komposisi program dalam usulan obligasi itu masih dapat berubah setelah Banggar menerima masukan dari seluruh komisi. Selain itu, pencairan obligasi juga akan disesuaikan dengan lini masa pekerjaan, terutama pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta.

Namun, kendati nilai usulan telah disepakati, Anggota Komisi C DPRD Jakarta August Hamonangan minta eksekutif melengkapi dasar regulasi, kajian kelayakan proyek, pembentukan dana cadangan, serta skema pembayaran obligasi. “Kami harus benar-benar memiliki dasar untuk menentukan apakah obligasi daerah ini layak disetujui atau tidak,” ujar August.

Menurutnya, tenor obligasi selama tujuh tahun melampaui sisa masa jabatan gubernur sehingga berpotensi meninggalkan kewajiban pembayaran kepada pemerintahan berikutnya. Selain itu, kata August, Pemerintah Provinsi Jakarta juga perlu menyiapkan dana cadangan sekitar Rp500 miliar setiap tahun.

Dia menyebutkan kewajiban tersebut dapat mengurangi ruang fiskal Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk membiayai pelayanan sosial dan program prioritas lainnya. “Ini akan menjadi beban APBD berikutnya. Karena itu, kemampuan membayar dan pembentukan dana cadangan harus dihitung secara cermat,” tegas August.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Suharini Eliawati menambahkan kegiatan yang diajukan melalui obligasi itu diarahkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Dia menuturkan kegiatan yang dibiayai melalui obligasi tersebut bukan bersifat konsumtif.

Salah satu proyek yang diusulkan, yaitu LRT Jakarta Fase 1C dari Manggarai menuju Dukuh Atas untuk memperkuat integrasi transportasi umum. “Ini harus kita selesaikan dengan menyambungkan LRT Fase 1C dari Manggarai ke Dukuh Atas,” ungkap Eliawati.