ADB Harapkan Pemerintahan di Asia Pasifik Perkecil Kesenjangan Digital

JAKARFTA - Asian Development Bank (ADB) mengharapkan pemerintahan di kawasan Asia dan Pasifik perlu memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi dengan memperkecil kesenjangan digital demi mengurangi ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut.

"Pemerintah yang mendorong digitalisasi yang inklusif dan berkelanjutan memiliki peluang untuk tidak hanya meningkatkan produktivitas dan inovasi secara keseluruhan, tetapi juga mengurangi kesenjangan ekonomi di saat yang bersamaan," kata Kepala Ekonom ADB Albert Park dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut laporan terbaru ADB bertajuk "Asian Development Policy Report 2025: Memanfaatkan Transformasi Digital untuk Kebaikan", yang dirilis pada Selasa (6/5/2025), untuk memanfaatkan potensi digitalisasi, pemerintah perlu mempersempit kesenjangan digital, termasuk kesenjangan dalam hal infrastruktur, akses, dan keterampilan.

Albert menuturkan digitalisasi dapat mengurangi ketidaksetaraan dengan memperluas akses ke layanan dasar seperti keuangan pribadi dan pendidikan, atau dengan membantu pemilik usaha kecil mengatasi hambatan seperti kurangnya akses ke pembiayaan atau jaringan bisnis.

Transformasi digital juga dapat membantu mempercepat peralihan ke pembangunan rendah karbon dan membuat masyarakat di wilayah tersebut lebih tahan terhadap cuaca ekstrem dan bencana, misalnya dengan mendukung pemodelan dan analitik untuk meningkatkan manajemen risiko bencana dan memperkirakan pola iklim untuk mengidentifikasi solusi seperti tanaman yang tahan terhadap iklim.

Laporan ini merekomendasikan agar pemerintah di negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik mengadopsi strategi digital nasional yang mengintegrasikan tujuan inklusi dan keberlanjutan, serta memberlakukan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi setempat untuk mendorong tujuan-tujuan tersebut. Pemerintah juga harus melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dan internasional.

Albert mengatakan meskipun negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik telah melampaui kawasan lain dalam hal perkembangan digital dalam beberapa dekade terakhir, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata.

Berdasarkan laporan tersebut, di seluruh kawasan Asia dan Pasifik, persentase penduduk yang menggunakan internet 13 persen lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan,

Kecepatan unduh internet seluler juga 38 persen lebih cepat di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Studi sebelumnya juga menemukan bahwa banyak negara berkembang di Asia dan Pasifik yang tertinggal dalam hal inklusi digital dan memiliki tingkat keterampilan digital yang rendah.

Pada saat yang sama, meskipun ada perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, ketimpangan ekonomi tetap ada di kawasan ini. Koefisien Gini rata-rata tertimbang populasi di negara-negara Asia yang berkembang, sebuah ukuran ketidaksetaraan domestik, adalah 6 persen lebih tinggi pada 2022 dibandingkan tahun 1990.

Pada tahun lalu, 18,9 persen dari populasi kawasan ini diklasifikasikan sebagai penduduk miskin, yang didefinisikan sebagai mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari 3,65 dolar AS per hari.

"Transformasi digital yang cepat di kawasan negara-negara berkembang Asia dan Pasifik menempatkan kawasan ini pada posisi yang tepat untuk memetik manfaat yang signifikan," ujar Albert.

ADB adalah bank pembangunan multilateral terkemuka yang mendukung pertumbuhan inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di Asia dan Pasifik.

Bekerja sama dengan para anggota dan mitranya untuk mengatasi tantangan yang kompleks secara bersama-sama, ADB memanfaatkan perangkat keuangan yang inovatif dan kemitraan strategis untuk mengubah kehidupan, membangun infrastruktur yang berkualitas, dan melindungi bumi kita.

Didirikan pada 1966, ADB beranggotakan 69 negara, yang mana 50 di antaranya berasal dari kawasan Asia dan Pasifik.