Wapres AS Ingatkan Potensi Konflik Lebih Besar di Asia Selatan

Istanbul - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), JD Vance, mengingatkan akan potensi terjadinya "konflik regional yang lebih luas" di Asia Selatan di tengah memanasnya ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir, India dan Pakistan.

“Harapan kami adalah agar India merespons serangan teroris itu dengan cara yang tidak memicu konflik regional yang lebih besar,” kata Vance pada akhir pekan lalu.

Seperti dikutip dari Antara, pernyataan itu merujuk pada ketegangan yang meningkat antara New Delhi dan Islamabad sejak 22 April lalu, ketika sekelompok pria bersenjata tak dikenal menewaskan 26 orang di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir yang dikelola India.

Menurut Vance, sejumlah negara di kawasan tersebut tengah menghadapi tekanan domestik yang tinggi, bersamaan dengan meningkatnya aktivitas militer dan retorika agresif. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi eskalasi yang tidak hanya berdampak regional, tetapi juga global.

Pemerintah India menuding serangan itu memiliki "kaitan lintas batas", mengarah pada Pakistan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Namun, Islamabad membantah tudingan tersebut dan menawarkan penyelidikan netral dengan melibatkan pihak ketiga.

“Kami berharap, terus terang saja, jika Pakistan memang memiliki andil, mereka mau bekerja sama dengan India untuk memastikan para pelaku teror yang kadang beroperasi di wilayah mereka dapat diburu dan ditindak,” ujar Vance. Ia menambahkan bahwa AS menjalin "komunikasi erat dengan para sahabat" di kedua negara.

Pemerintah Washington juga menyerukan agar kedua negara menahan diri dan menurunkan ketegangan. Dalam sepuluh hari terakhir, India dan Pakistan gencar melakukan kontak diplomatik dengan negara-negara sekutu masing-masing.

Mediasi PBB

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres tidak akan melakukan lawatan ke India atau Pakistan sampai kedua negara bertetangga itu menerima tawaran mediasi pihaknya, kata Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric, beberapa waktu lalu.

"Saya rasa tidak akan ada lawatan sampai ada pesan yang jelas bahwa, seperti dalam setiap kejadian di mana ada tensi tinggi antara dua negara, bahwa mereka berdua menerima jasa baiknya (tawaran untuk mediasi oleh PBB)," kata Dujarric.

Sebelumnya, kantor berita India ANI melaporkan bahwa perwakilan dari kementerian pertahanan India dan Pakistan telah membahas pelanggaran gencatan senjata di sepanjang garis kendali.