MBG Rawan Keracunan? Pertanyaan Soal Kontrol Kualitas dan Kasus Sebelumnya Mengemuka

Sabtu, 03 Mei 2025, 13:00 WIB

Jakarta - Rentetan kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali terjadi di Bandung dan Tasikmalaya memicu Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat prosedur distribusi makanan. Upaya ini diambil sebagai respons korektif dan preventif untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diterima siswa.

Namun, pertanyaan yang muncul di benak publik adalah: apakah kasus keracunan MBG pernah terjadi sebelumnya, dan mengapa pengawasan kualitas tidak diperketat sejak awal?

Ket. Foto: Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperketat prosedur distribusi makanan MBG agar tidak banyak anak yang keracunan. — Sumber: ANTARA/yds

Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam keterangan resminya pada Sabtu (3/5) mengumumkan lima langkah pengetatan prosedur distribusi. Langkah-langkah tersebut meliputi protokol keamanan pengantaran, pembatasan waktu pengantaran, mekanisme distribusi di sekolah, batas waktu konsumsi setelah diterima, dan kewajiban uji organoleptik sebelum makanan dibagikan.

"Pengetatan prosedur ini adalah respons langsung kami terhadap kasus keracunan yang terjadi. Kami berkomitmen untuk memastikan Program MBG aman dan bermanfaat," ujar Dadan. Namun, ia tidak secara eksplisit menyebutkan apakah kasus keracunan serupa pernah terjadi sebelumnya dalam skala yang signifikan.

Dr. Tania Putri, seorang ahli gizi masyarakat, menyoroti pentingnya transparansi terkait riwayat keamanan program MBG. "Publik berhak tahu apakah ini insiden pertama atau sudah ada preseden kasus keracunan sebelumnya.

Jika sudah pernah terjadi, maka evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kualitas dan distribusi menjadi sangat krusial," katanya saat dihubungi. Menurutnya, informasi mengenai riwayat keamanan program akan membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Agus Setiawan, seorang pemerhati kebijakan publik, mempertanyakan efektivitas pengawasan kualitas MBG selama ini. "Jika kasus keracunan bisa terjadi berulang, ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan mutu dan distribusi. BGN perlu menjelaskan secara detail mekanisme pengawasan yang sudah ada dan mengapa kebocoran bisa terjadi," ujarnya.

Pihaknya menambahkan bahwa pengetatan prosedur saat ini harus diiringi dengan audit independen terhadap seluruh rantai pasok dan distribusi MBG untuk mengidentifikasi akar permasalahan.

Meski, BGN meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi, pertanyaan mengenai riwayat keamanan program MBG dan efektivitas pengawasan kualitas sebelumnya tetap menjadi perhatian publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan informasi terkait kasus keracunan dan langkah-langkah perbaikan sistem menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Program Makanan Bergizi Gratis.

Redaktur: Lili Lestari

Penulis: Yuniar Dwi Setiawati

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.