Pemkab Pulang Pisau Komit Dukung Pendirian Sekolah Rakyat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan dukungan terhadap pendirian Sekolah Rakyat (SR) dan memfasilitasi anak-anak dari keluarga ekonomi kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan layak.

"Program pemerintah pusat ini harus bisa dilaksanakan di kabupaten kita setelah mendapat surat melalui Kementerian Sosial. Ini kesempatan emas bagi kita dengan langsung membalas surat tersebut dan memerintahkan Sekda untuk menindaklanjuti,” kata Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa`i di Pulang Pisau, Sabtu,

Ahmad Rifa`i mengatakan Sekda bersama dinas terkait diminta memfinalkan pendirian Sekolah Rakyat dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain masalah sertifikat lahan untuk lokasi.

Tim dari pemerintah pusat nantinya akan turun untuk mengecek layak atau tidak layak untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.

“Dari empat daerah itu, Pulang Pisau paling siap dan lahan yang menjadi lokasi sudah memiliki sertifikat. Kawasan ini juga terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Bumi Perkemahan (Buper),” kata Ahmad Rifa`i.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pulang Pisau Tony Harisinta menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten sangat siap mendukung.

Tony Harisinta yang sebelumnya ikut dalam rapat pembahasan usulan lokasi Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata menyebutkan bahwa sekolah ini didirikan mulai tingkat sekolah dasar (SD), menengah (SMP), dan atas (SMA).

Dia mengatakan pemerintah pusat memfasilitasi mulai dari pembangunan sarana prasarana hingga tenaga pendidik dengan target sebanyak 1.000 peserta didik, diperuntukkan bagi anak-anak dari masyarakat miskin atau kurang mampu pada level ekstrem satu.

“Tidak menutup kemungkinan sekolah ini bisa menjadi salah satu sekolah unggulan untuk mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing,” ucapnya.

Ia menjelaskan sekolah tersebut juga memiliki asrama untuk peserta didik dan bagi para guru. Pendirian Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di daerah, yang menjadi juga program dari Presiden Prabowo Subianto.

Untuk tenaga guru pendidik, lanjut dia, nantinya bisa direkrut atau diambil dari guru-guru yang tidak masuk dalam basis data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk lokasi yang dipilih, kata dia, di Desa Mentaren II dimana ada lahan seluas 15 hektare yang sudah clear and clean, dan lima hektare diantaranya dihibahkan untuk kawasan pembangunan Sekolah Rakyat ini.