Trump Minta Tim Ekonomi Kaji Potensi Tarif Baru Impor Mineral Langka

Kamis, 17 Apr 2025, 01:10 WIB

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) memerintahkan jajaran kabinetnya khususnya Menteri Perdagangan, Howard Lutnick untuk mengkaji potensi tarif baru pada semua impor mineral penting negara tersebut. 

Perintah tersebut mengungkap apa yang telah lama diperingatkan oleh para produsen, konsultan industri, akademisi, dan pihak lain kepada Washington kalau AS terlalu bergantung pada Beijing dan pihak lain untuk versi mineral olahan yang menggerakkan seluruh ekonominya.

Ket. Foto: Presiden AS, Donald Trump. — Sumber: Brendan SMIALOWSKI/AFP

Sebagai informasi, Tiongkok merupakan produsen global teratas untuk 30 dari 50 mineral yang dianggap penting oleh Survei Geologi AS dan telah membatasi ekspor dalam beberapa bulan terakhir.

Presiden Donald Trump diberitakan sudah menandatangani perintah yang mengarahkan Menteri Perdagangan Howard Lutnick untuk memulai tinjauan keamanan nasional berdasarkan Bagian 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962. UU tersebut sama yang digunakannya pada masa jabatan pertamanya untuk mengenakan tarif global sebesar 25 persen untuk baja dan aluminium. Regulasi itu juga yang digunakannya pada Februari untuk meluncurkan kajian terhadap potensi tarif tembaga.

Kebergantungan AS pada impor mineral meningkatkan potensi risiko terhadap keamanan nasional, kesiapan pertahanan, stabilitas harga, dan kemakmuran serta ketahanan ekonomi,” kata Trump dalam perintah yang dilansir Reuters, pada Rabu (16/4).

Dalam waktu 180 hari, Lutnick diharuskan melaporkan temuannya kepada presiden, termasuk jika harus mengenakan tarif. Gedung Putih menyatakan jika Trump akhirnya mengenakan tarif pada mineral penting suatu negara, maka tarif tersebut akan menggantikan tarif timbal balik yang dikenakan Trump awal bulan ini.

Peninjauan tersebut akan menilai kerentanan AS untuk pemrosesan semua mineral penting, termasuk kobalt, nikel, dan 17 mineral langka lainnya serta uranium.

AS saat ini mengekstraksi dan memproses litium dalam jumlah sedikit, hanya memiliki satu tambang nikel tetapi tidak memiliki peleburan nikel, dan tidak memiliki tambang atau kilang kobalt. Meskipun memiliki beberapa tambang tembaga, AS hanya memiliki dua peleburan tembaga dan bergantung pada negara lain untuk memproses logam merah utama tersebut.

Penyelidikan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi beberapa negara pemasok yang bersahabat dan ingin mendapatkan pengecualian. Apalagi AS sebelumnya telah menandai potensi pengurangan tarif untuk energi dan mineral lain yang tidak tersedia di dalam negeri.

“Australia adalah pemasok tepercaya mineral penting bagi industri AS, penyelidikan ini memberikan peluang bagi negara tersebut untuk memperkuat posisinya sebagai pemasok sumber daya penting yang andal ini,” kata CEO Minerals Council of Australia, Tania Constable.

  • Kebijakan Presiden Donald Trump

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Eko S, Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S

Berita Terbaru

Sudah 2 Hari Juanda Belum Ditemukan Akibat Terseret Arus saat Kemping di Pantai

DPR Sebut RUU Perampasan Aset Disusun dengan Hati-hati

Atasi Kebakaran Gambut di Kalimantan Barat, Wamen LH Diaz Hendropriyono Dorong Swasta Bangun Sekat Kanal

Resmikan RS Toto Tentrem, Gubernur Pramono Dorong Penguatan Layanan Stem Cell Jakarta

Apakah Rambut Botak Bisa Tumbuh Lagi? Kenali Tandanya

Sukhoi TNI AU Tergelincir di Lanud Hasanuddin Hingga Area Rumput Dekat Jalan Makassar-Maros

LRT Jakarta Pasang Tarif Promo Rp5.000! Rute Velodrome-Manggarai Siap Diresmikan

Cetak Sejarah di Paris! AG.AL Juara Club Champion EWC 2026, Kantongi Hadiah Rp110 Miliar

Paket Pernikahan Elegan di Pusat Jakarta! Mangkuluhur ARTOTEL Suites Buka Harga Mulai Rp25 Juta

Agrowisata Petik Anggur Kini Jadi Tren Wisata Baru di Kepulauan Riau

Mendagri: Korban Gempa NTT Bisa Cetak Ulang Dokumen KTP, KK, hingga BPKB Secara Gratis

BMKG: 6.409 Gempa Bumi Susulan Guncang Flores

DPR Dorong Pemerintah Buka Potensi Wajib Pajak Baru

KPK Tekankan Pentingnya Penguatan Integritas Kampus usai OTT di Unsoed

Kemenbud Fokus Pulihkan Warisan Budaya dari Desa Adat Sade Pasca Kebakaran 

Ada Apa dengan Rekening Dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu? Polda Metro Jaya Jelaskan

Heboh Rekening Aktivis Pati Diduga Diblokir, DPR Buka Suara dan Hubungi Bank

Parkir Rp60.000 per Jam Bikin Geger, Ini Respons Pramono

Udara Jakarta Terancam Polusi, Pramono Minta Masyarakat Hentikan Kebiasaan Bakar Sampah

Karhutla Makin Serius! Kemenhub Terbitkan 35 Izin Pesawat Asing Bantu Atasi Kebakaran

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.