Pemerintah Targetkan Pembangunan 200 Sekolah Rakyat di 2025, Saat Ini Sudah Ada 53 Cikal Bangunannya

JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat selama 2025. Saat ini terdapat 53 cikal Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan existing, sedangkan 147 lainnya akan dibangun bangunan baru.

“Untuk tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih di paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai Rapat Koordinasi Percepatan Persiapan Sekolah Rakyat, di Jakarta, Senin (14/4).

Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan mengacu kepada data sebaran kantong kemiskinan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Sekolah Rakyat akan diprioritaskan pada area berpenduduk besar dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.

Prasetyo menekankan, penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa diakses baik oleh masyarakat miskin maupun miskin ekstrem merupakan upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karenanya, meski mengoptimalkan bangunan yang sudah ada, tetap diperlukan beberapa penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi.

“Tapi tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, 53 lokasi Sekolah Rakyat yang sudah berdiri akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2025. Sekolah Rakyat tersebut merupakan aset dari kementerian sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah kota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

“53 ini yang sudah bangunan sudah ada, yang existing. Ada aset-aset yang punya Kemensos, kemudian ada yang punya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota yang mau kita optimalkan,” katanya.

Perbedaan Sistem

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyebut Sekolah Rakyat tidak harus dilaksanakan pada bulan April. Menurutnya, jika Sekolah Rakyat belum siap maka pelaksanaannya bisa setelah sekolah biasa menggelar kegiatan belajar mengajar.

“Sekolah rakyat itu, masuknya tidak harus sama dengan tahun ajaran sekolah yang mulai bulan Juli ya. Kalau memang belum siap, bisa saja mulai nanti Agustus, atau, September,” ucapnya.

Dia menjelaskan Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem multi-entry, multi-exit. Tidak seperti sekolah biasa yang masuk bersama-sama setiap kelasnya, Sekolah Rakyat dimungkinkan berbeda tiap kelas dengan basis capaian pembelajaran.

“Disebut sebagai multi-entry, karena dia bisa masuk di level mana saja. Disebut multi-exit itu artinya, kalau dia capaian pembelajaran sudah memenuhi, dia bisa capaian pembelajaran yang berikutnya,” tuturnya.  ruf/S-2