Dewan Pertanyakan Tiga Kali Penundaan Pencairan KJP

JAKARTA –  Pemprov Jakarta dinilai telah melakukan prank (‘penipuan’) karena telah tiga kali menunda pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Penilaian dan teguran ini disampaikan Ketua Komisi E DPRD Jakarta Muhammad Thamrin di Jakarta, Rabu (12/3). “Semua kena prank,” tandas Thamrin.

Dia menyampaikan ini saat rapat kerja dengan Disdik Jakarta terkait evaluasi KJP Plus. Menurutnya, pengunduran pencairan KJP telah menjadi pertanyaan rakyat. Thamrin melanjutkan, semua anggota Komisi E dan masyarakat terkena prank atau gurauan terkait pencairan KJP Plus yang sudah diumumkan oleh Disdik Jakarta.

Thamrin menyampaikan bahwa Disdik akan mencairkan KJP plus pada awal tahun atau bulan Januari 2025. Kemudian diundur menjadi bulan Februari. Setelah itu, mundur lagi menjadi Maret. Bisa saja setelah ini batal lagi.

Untuk itu, kata Thamrin, Komisi E minta kejelasan waktu yang pasti  pencairan KJP Plus karena sudah mundur tiga kali. "Jangan janji melulu. Saya capek juga mengikuti masalah KJP," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi E, Yudha Permana, menambahkan, Disdik tidak serius dalam pencairan KJP Plus karena dengan mudahnya menunda tanpa ada kejelasan. Padahal, saat menyampaikan dalam rapat dengan Komisi E, Disdik menyatakan dengan mudah bahwa KJP akan cair Januari. Ternyata mundur ke Februari, eee…malah ke Maret.

Dia mengingatkan, sekarang sudah tanggal 13, tapi  belum ada kabar pasti. Pada saat menyampaikan, sangat mudah, seolah-olah ini prosesnya cepat, mudah, efektif, dan efisien. “Tapi ternyata, saya melihat penundaan lama sekali. Kita butuh transparansi," katanya.

Meningkat

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menetapkan penerima bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada bulan Maret mencapai sekitar 705.000 siswa. Jumlah ini bertambah dibanding bulan lalu, sebanyak 523.622 peserta didik.

“Sedangkan untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul kurang lebih 15.000 orang," ujar Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Pramono berharap dana bansos dapat dicairkan akhir bulan ini atau sebelum lebaran. "Mudah-mudahan pada akhir Maret ini sebelum lebaran sudah bisa kami bagikan," tandasnya.

Terkait pencairan dana bila berkaca bulan lalu, dilakukan secara bertahap. Pencairan dilakukan setelah terselesaikannya pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM. Kemudian, penyerahan buku tabungan dan ATM, serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima oleh Bank DKI.

Pemprov memutuskan agar semua kecamatan mempunyai tempat atau posko pengaduan terkait KJP. Selain penerima dan pencairan dana KJP, dalam kesempatan itu Pramono juga menyampaikan terkait pembebasan ijazah untuk semua jenjang pendidikan.

"Ijazah yang tertahan di semua tingkatan, akan kami putihkan. Pemutihan dilakukan oleh Baznas-Bazis Jakarta," ujar Pramono. Pemutihan ijazah peserta didik yang ditahan sekolah di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA menjadi bagian dari program 100 hari kerja pemerintahan Pramono bersama Wakil Gubernur Rano Karno.

Pemprov memberi syarat kepada para pelajar yang menerima KJP (plus) tidak boleh terlibat tawuran. Dalam kenyataannya, setidaknya 500 siswa Jakarta dicoret dari daftar penerima KJP Plus. Siswa-siswa itu tak lagi menjadi penerima KJP Plus karena melakukan pelanggaran hingga lulus sekolah, seperti tawuran.

Plt Disdik Jakarta Purwosusilo menyatakan, dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jakarta Nomor 110 Tahun 2021, terdapat larangan yang wajib dipatuhi penerima KJP Plus. KJP bisa dicabut, misalnya, karena asusila, berkelahi, tindak kekerasan, dan narkoba.