Empat Destinasi Wisata Puncak Disegel

BOGOR – Diduga menjadi penyebab banjir bandang, empat tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, disegel, karena melanggar alih fungsi lahan. Penyegelan dilakukan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto, Kamsi (6/3).

“LH dapat aduan masyarakat begitu banyak. Juga karena dampak banjir yang begitu luar biasa. Jadi, inijuga dalam rangka menegakkan aturan hukum,” kata Hanif. Adapun lokasi yang disegel adalah Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land. “Empat dulu, mungkin nanti nambah lagi,” ungkapnya.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa terdapat indikasi adanya pelanggaran pidana yang dilakukan dalam pembangunan empat wisata yang disegel. Dia akan melakukan pendalaman dengan tahapan penyidikan.

“Jadi, indikasi pidananya sudah ada. Maka, kami akan menuntut semua tenant,” kata Hanif. Berdasarkan hasil kajian, keempat bangunan itu telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian material yang cukup besar dan satu korban jiwa.

Maka, kata Hanif, Menko Bidang Pangan memintanya untuk melakukan analisis secara detil terkait penggunaan lahannya. “Ini pemerintah pusat tidak boleh diam. Kita harus mengambil langkah-langkah serius. Kejadian ini sudah berulang. Artinya alam telah mengalibrasi bahwa kalau kita berbuat seperti ini terus, bencana di hulu dan hilir akan besar,” jelas Hanif.

Hanif menambahkan, penyegelan sedianya akan terus berlanjut di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Ini mulai dari kawasan hulu di Puncak hingga hilir di Jakarta. Segmen satu adalah DAS Ciliwung yang masuk Kabupaten Bogor.

Kemudian, segmen dua ada di Kota Bogor. Segmen tiga ada di Kabupaten Bogor lagi. Segmen empat ada di Depok. Segmen lima dan enem ada di Jakarta.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan akan mengembalikan alam Jawa Barat seperti semula sesuai dengan penataan ruang. Hal itu demi menyelamatkan warga Jawa Barat dan Jakarta.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta untuk membicarakannya. Sebab Jawa Barat adalah palang pintu Jakarta,” tutur Dedi. Dia minta warga Jakarta, jangan lagi membangun villa dan sejenisnya di Puncak.

Menanggapi maraknya alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Rudy Susmanto dengan tegas mencabut kewenangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam memberikan izin. Dia akan lebih selektif dalam mengeluarkan izin, khususnya berkaitan dengan lingkungan.

Rudy mengeluarkan Peraturan Bupati baru. Isinya menarik seluruh proses perizinan untuk dikembalikan ke kepala daerah. “Pendelegasian perizinan ke tiap-tiap SKPD, kami tarik kembali,” ungkap Rudy.

Kini, tahapan pengurusan izin, setelah melalui mekanisme di SKPD masing-masing dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), perlu persetujuan kepala daerah. Tak hanya itu, Rudy juga akan mengevaluasi berbagai izin yang sudah telanjur diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor. ? Ant/G-1