Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pangkas Anggaran Jangan Rampas Hak Aktor Pendidikan

17 Selasa, 25 Feb 2025, 01:25 WIB | Oleh:
Pangkas Anggaran Jangan Rampas Hak Aktor Pendidikan Pangkas Anggaran Jangan Rampas Hak Aktor Pendidikan Doc: istimewa
Ket. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Agus Sartono.

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Agus Sartono, mengatakan, pemotongan anggaran pendidikan, jangan sampai mengabaikan hak-hak aktor utama penggerak sektor pendidikan yaitu guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Menurutnya para aktor tersebut memiliki peran penting dalam pendidikan.

“Kalau infrastruktur bisa ditunda 1-2 tahun, tetapi hak guru dan dosen tidak mungkin ditunda, termasuk rekrutmen guru dan dosen untuk mengisi yang sudah pensiun. Kalau ini dibiarkan akan terjadi gap,” ujar Agus, dalam keterangannya, Senin (24/2).

Dia menilai, jika kesejahteraan guru dan dosen tidak terpenuhi akan berdampak negatif pada lulusan terbaik yang berkeinginan akan meniti profesi sebagai tenaga pengajar. Menurutnya, pendidikan adalah kunci bagi pembangunan peradaban dan kemajuan bangsa, sehingga profesi guru dan dosen harus pada posisi yang terhormat.

“Tanpa pendidikan, tidak akan ada peradaban. Negara maju sudah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia,” jelasnya.

Sebagai informasi, pemotongan anggaran oleh pemerintah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sebesar 14,3 triliun rupiah dari pagu anggaran yang mencapai 56,6 triliun rupiah. Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang anggaran awal 33,5 triliun rupiah dipangkas sebesar 8 triliun rupiah hingga menyisakan 25,5 triliun rupiah.

Agus juga mengingatkan, jika pemotongan anggaran bisa berdampak pada bantuan dana beasiswa, termasuk beasiswa KIP Kuliah (KIP-K), beasiswa Daerah 3T, beasiswa ADik dan ADEM. Beasiswa tersebut, disebutnya sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial.

“Apabila anggaran beasiswa dipangkas tentunya semakin mempersulit masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan tinggi,” terangnya.

Dia menilai pemangkasan bisa memaksa PTN untuk menaikkan uang kuliah tunggal (UKT). Menurutnya, jika intervensi pemerintah berkurang, PTN tetap mesti memenuhi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan. “Maka ini bisa menjadi dilema yang memicu gejolak di kampus,” tuturnya.

Dia sangat berharap pemangkasan harus dilakukan secara selektif. Dalam pandangan idealnya, pengurangan anggaran sebaiknya menyasar pada program yang bersifat administratif.

“Pengurangan pada program-program yang tidak berdampak langsung pada mutu pendidikan seperti pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas, studi banding, seminar dan sebagainya,” katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +