Istana: Beberapa Kantor Pemerintah Salah dalam Menafsirkan Efisiensi Anggaran

Istana menilai beberapa kantor pemerintah keliru dalam memahami dan menafsirkan instruksi Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran karena justru mengorbankan layanan dasar, bukan pos-pos belanja yang tak substansial.

JAKARTA - Beberapa kantor pemerintah dinilai keliru menafsirkan instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.

Walaupun demikian, Hasan tidak menyebutkan nama-nama kementerian/lembaga yang dinilai keliru memahami perintah efisiensi dari Presiden.

“Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tetapi mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Jakarta, Kamis (13/2).

“Belanja lemak” yang disebut Hasan merujuk kepada pos-pos belanja yang tidak substansial dan cenderung pemborosan, di antaranya pembelian alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, kemudian perjalanan dinas.

“Clear (jelas) pesan Presiden bahwa yang diefisiensikan yang tidak punya impact (dampak, red.) yang besar terhadap masyarakat,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Dalam kesempatan yang sama, Hasan menyebut Presiden Prabowo sangat detail dalam menetapkan kebijakan efisiensi itu, karena Presiden secara langsung memeriksa satuan-satuan belanja APBN.

“Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN bahkan sambil ­bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan kesembilan. ­Jadi, sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak dalam APBN kita,” kata Hasan Nasbi.

Kebijakan efisiensi anggaran, Hasan meyakini, merupakan untuk kebaikan bersama, karena anggaran yang dihemat dapat membiayai program-program pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Dia kemudian menekankan efisiensi merupakan pilihan di tengah situasi negara terus belanja jor-joran atau berhemat demi program-program yang lebih bermanfaat.

Oleh karena itu, kegiatan yang selama ini tidak terukur manfaatnya bagi masyarakat pun dikurangi atau dihilangkan. Anggaran itu kemudian dialihkan untuk membiayai program atau kegiatan yang produktif.

“Seperti yang sering diingatkan oleh Presiden bahwa setiap rupiah yang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujar Hasan Nasbi.

10 Kementerian/Lembaga

Sementara itu, Komisi XIII DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran karena adanya efisiensi anggaran terhadap 10 kementerian dan lembaga yang menjadi mitra.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta kepada kementerian/lembaga untuk memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi efektivitas program prioritas, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan negara semakin efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, mengatakan, pihaknya melakukan penghematan mencapai 7,2 triliun rupiah dari pagu anggaran tahun 2025.

Sekjen Kemendikdasmen, Suharti

“Memang sangat banyak yang harus dikurangi, untuk semua program, tidak hanya satu program tertentu saja,” ujar Suharti dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, diakses secara daring Kamis.

Dia menjelaskan, program yang akan dilakukan penghematan salah satunya program wajib belajar 13 tahun yang anggarannya turun dari 10,3 triliun rupiah menjadi 9,9 triliun rupiah.  ruf/Ant/S-2