Istana: Blokir Anggaran Tak Berarti Akan Halangi Pembangunan IKN

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.

“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

Menurutnya, semua komitmen pembangunan tentang IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya.

Hasan menegaskan meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN.

Ia mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran sebesar Rp48 triliun dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.

Sejumlah dana itu kata Hasan disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif. “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” kata Hasan.

Menteri PU, Dody Hanggodo menyebutkan efisiensi anggaran terjadi bukan hanya pada pembangunan IKN, tetapi juga proyek lain.

“Kan beberapa kali waktu Pak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien begitu kan,” kata Dody Hanggodo di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

Ia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto maka seluruh instansi wajib mengurangi kebocoran di sana-sini.

“Terus ada salah satu kata Pak Presiden untuk ­menunjukkan kepada semua menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi, kira-kira gitu,” katanya.

Oleh karena itu, dikatakannya, efisiensi anggaran tidak hanya terjadi pada IKN tetapi juga proyek lain. “Jadi nggak cuma IKN, semua saya pikir. Ya semua kena. Ujung-ujungnya itulah efisien nurunin ICOR,” katanya.

Sebelumnya, pada Kamis (6/2), Dody Hanggodo mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025.

Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai 81,38 triliun rupiah, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar 29,57 triliun rupiah saja.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Membahas progres, Dody menyebutkan pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.  dra/S-2