Presiden Filipina Terganggu atas Aksi Mata-mata Tiongkok

MANILA - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, pada Jumat (31/1) mengeluh bahwa ia sangat terganggu oleh adanya dugaan pengintaian terhadap militer negaranya, menyusul serangkaian penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai mata-mata Tiongkok.

Pekan lalu lima orang ditangkap setelah mereka diduga menggunakan drone dan peralatan kamera beresolusi tinggi untuk merekam aktivitas di pangkalan udara dan laut Filipina, termasuk pengintaian terhadap pergerakan kapal pemerintah yang memasok garnisun militer di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang disengketakan.

Seorang insinyur perangkat lunak Tiongkok dan dua rekannya dari Filipina juga ditahan pada awal Januari lalu atas tuduhan telah memata-matai markas militer dan polisi, tuduhan yang dibantah oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Manila.

"Kami sangat terganggu oleh siapapun yang melakukan operasi mata-mata seperti itu terhadap militer kami," kata Presiden Marcos Jr kepada wartawan.

Dalam sebuah pernyataan, Penasihat Keamanan Nasional Filipina, Eduardo Ano, bahkan mengatakan bahwa penangkapan tersebut menggarisbawahi perlunya kewaspadaan berkelanjutan dan tindakan kontraintelijen proaktif.

Rangkaian penangkapan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan maritim antara Filipina dan Tiongkok atas sengketa terumbu karang dan perairan di LTS. Beijing mengklaim sebagian besar jalur perairan strategis itu meskipun ada keputusan internasional yang menyatakan pernyataannya tidak memiliki dasar hukum.

Pihak berwenang Tiongkok belum memberikan komentar mengenai penangkapan terbaru ini.

Minta Jaminan

Sementara itu diplomat Filipina di Washington DC menyatakan rasa optimistis terhadap rencana pertemuan di Gedung Putih antara Presiden Marcos Jr dan Presiden Donald Trump pada musim semi nanti, saat pemimpin Filipina berupaya mencari jaminan terhadap aliansi mereka dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok.

"Prioritas utama perjalanan presiden ke sini adalah untuk menegaskan kembali sebagian besar komitmen yang telah dibuat dalam delapan tahun terakhir," kata Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, dalam sebuah sesi wawancara pada Jumat, seraya menekankan bahwa kedua pihak memiliki perjanjian pertahanan bersama yang masih berlaku. 

"Hal-hal ini sangat penting bagi kami saat ini, mengingat tantangan yang kami hadapi saat ini," kata Dubes Romualdez.

Saat ini Manila tengah mencari dukungan berkelanjutan dari Washington DC saat melawan apa yang keduanya pandang sebagai perilaku Beijing yang semakin agresif di LTS yang disengketakan. Sementara sekutu perjanjian tersebut telah memperluas kerja sama militer di bawah mantan Presiden Joe Biden, kembalinya Trump ke Gedung Putih telah menimbulkan keraguan di kawasan tersebut atas komitmen keamanan Amerika, khususnya yang berkaitan dengan Taiwan.

LTS yang merupakan jalur perairan penting bagi perdagangan global senilai triliunan dollar, telah menjadi titik api ketegangan utama dalam beberapa tahun terakhir karena kapal-kapal penegak hukum Tiongkok menabrak atau menembakkan meriam air ke kapal-kapal Filipina yang seringkali berukuran jauh lebih kecil. Tiongkok, yang mengklaim hampir seluruh wilayah laut yang disengketakan, telah membela tindakan tersebut, dengan mengatakan bahwa kapal-kapal tersebut melanggar batas kedaulatan teritorialnya.

"Merupakan kepentingan mereka yang ingin agar wilayah ini tetap sangat aman," kata Dubes Romualdez mengenai perairan yang disengketakan tersebut, sembari menyatakan optimisme bahwa pemerintahan Trump tidak akan mengurangi pendanaan pertahanan yang mencakup anggaran tahunan sebesar 500 juta dollar AS dari Kongres AS.

Terkait keamanan dan pertahanan di LTS, Dubes Romualdez juga menyatakan bahwa Filipina akan terus mengupayakan perolehan setidaknya beberapa sistem misil jarak menengah Typhon dari AS sesegera mungkin, seraya menambahkan bahwa ia juga tidak terpengaruh oleh prospek menjadi sasaran tarif karena ketidakseimbangan perdagangan negaranya dengan AS tidak sebesar negara-negara lain. AFP/Bloomberg/I-1