Myanmar Perpanjang Status Darurat Nasional selama enam bulan

YANGON - Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (National Defense and Security Council/NDSC) Myanmar pada Jumat (31/1) kembali memperpanjang status darurat negara itu selama enam bulan, seperti dilansir Radio dan Televisi Myanmar (Myanmar Radio and Television/MRTV) yang dikelola pemerintah.

Dalam pertemuan NDSC yang digelar di Nay Pyi Taw pada Jumat (31/1), semua anggota NDSC yang hadir sepakat untuk memperpanjang status darurat, menurut laporan itu. NDSC menambahkan perpanjangan tersebut dilakukan sesuai dengan Konstitusi Negara Pasal 425.

Perpanjangan ini dilakukan karena dibutuhkannya upaya untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serta perdamaian dan stabilitas untuk melaksanakannya, kata laporan itu.

Pertemuan itu membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan persiapan pemilihan umum, peningkatan produksi produk pertanian dan peternakan, upaya untuk meningkatkan sektor pendidikan untuk pembangunan nasional, serta sektor kesehatan.

Selain itu, dalam pertemuan dibahas juga hal-hal yang berkaitan dengan upaya rehabilitasi pascabencana, serta upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata dan mencapai perdamaian yang langgeng, seperti tertulis dalam laporan itu.

Myanmar mengumumkan status darurat pada Februari 2021 selama satu tahun sebelum kemudian membuat enam perpanjangan masing-masing selama enam bulan hingga 31 Januari tahun ini.