Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan salah satu kementerian yang berfokus dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu program yang dimiliki adalah penyaluran bantuan sosial. Selain itu, Kemensos juga memiliki program pemberdayaan agar para penerima bansos bisa naik kelas dan mandiri secara ekonomi.

Dalam pemerintahan Presiden PrabowoSubianto, Kemensos memiliki program baru salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun Data Terpadu Sosial Ekonomi yang akan menjadi dasar penyaluran bansos.

Untuk mengetahui program serta ruang lingkup Kemensos kedepannya, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma’rup, berkesempatan mewawancarai Menteri Sosial (Mensos), Drs KH Saifullah Yusuf, SIP dalam beberapa kesempatan. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa Anda jelaskan bagaimana ruang lingkup Kemensos dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?

Terdapat pernyataan Presiden Prabowo pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober. Cita-cita bangsa kita adalah bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoraharjo, bangsa yang baldatun toyibatun warobun ghofur, bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa tersenyum bisa tertawa. Inilah pernyataan presiden yang akan menjadi inspirasi bagi kita sekalian di Kementerian Sosial sekaligus sebagai pengingat agar program-program kami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh presiden.

Sementara mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kita berada di Asta Cita 4 dan Asta Cita 6. Asta Cita 4 adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia sains teknologi pendidikan kesehatan prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Sementara Asta Cita keenam adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Selain Asta Cita, pemerintah memiliki program-program prioritas. Untuk keterlibatan Kemensos sendiri seperti apa?

Di dalam 17 program prioritas yang terkait dengan Kementerian Sosial ada empat yaitu nomor 5, pemberantasan kemiskinan, nomor 7, menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan, dan penyediaan obat untuk rakyat. Khusus yang nomor 7 ini adalah kaitannya dengan BPJS Kesehatan karena Kementerian Sosial itu menandatangani penerima bantuan iuran untuk BPJS yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi datanya itu dari Kementerian Sosial, tetapi kemudian yang membayar ke BPJS adalah Kementerian Kesehatan.

Nomor 10 itu yang terkait dengan penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan anak serta penyandang disabilitas. Berikutnya adalah nomor 13 yang menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik, untuk masyarakat pedesaan perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.

Program Kemensos sendiri hampir menyasar banyak lapisan masyarakat. Apakah bisa disebut kelompok mana saja yang menjadi sasaran program?

Kita sebut dengan 12 pas. Kalau di permensosnya ada 26, tapi setelah kita klasterkan kembali kita kategorikan itu ada 12 pas pemerlu atensi sosial mulai dari anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah seperti gelandangan pengemis pemulung, korban bencana, komunitas adat terpencil, warga binaan, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau trafficking serta pekerja migran dengan masalah sosial, korban NAPZA (narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dan HIV-AIDS, mereka yang bermasalah sosial, perempuan rentan serta perempuan yang rawan ekonomi, dan terakhir tuna susila ini nanti yang akan jadi sasaran kerja kita ke depan.

Bingkai perlindungan sosial yang dikawal oleh Kemensos adalah mereka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Di Kemensos sendiri ada program kesejahteraan sosial sepanjang hayat. Untuk tantangan dan isu strategisnya seperti apa?

Pertama seperti yang dipesankan dari awal oleh Pak Prabowo kepada kami yaitu bantuan sosial tepat sasaran, pemadanan data tunggal terpadu, serta kecepatan, ketepatan dan feedback evaluasi penyaluran bantuan.