Presiden Putuskan Indonesia Masuk Blok Ekonomi untuk Kepentingan Bangsa

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan keputusan Indonesia untuk masuk ke blok ekonomi global seperti BRICS hingga OECD dilakukan guna kepentingan bangsa.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/12).

"Bapak Prabowo menyampaikan bahwa kita sebagai negara yang memperjuangkan interes nasional kita, kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan manapun. Tapi kita akan join dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa kita," kata Hasan.

Hasan lebih lanjut menjelaskan saat ini Indonesia sedang dalam tahap mendaftarkan diri ke beberapa blok ekonomi seperti BRICS (Brasil, Rusia, India,China dan South Africa), Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan terbaru Indonesia juga tertarik masuk dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Apabila nantinya Indonesia diterima bergabung ke blok-blok ekonomi tersebut maka diharapkan Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari sisi ekonomi.

"Jadi kita akan bergabung dengan blok manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita," ujar Hasan.

Keputusan Indonesia untuk masuk ke blok-blok ekonomi global di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto terlihat semakin gencar sejak awal kabinetnya dimulai.

Empat hari Presiden Prabowo dilantik, ia mengirimkan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia.

Dalam acara tersebut, Indonesia menyatakan keinginan untuk bergabung dalam blok ekonomi yang diprakarsai oleh Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu.

Adapun untuk ketertarikan bergabung dalam OECD, sebenarnya sudah dibangun oleh Indonesia sejak pemerintahan periode sebelumnya.

Pada 29 Maret 2024 diketahui proses aksesi Indonesia ke OECD dimulai usai peta jalan proses aksesi disetujui Dewan OECD.

Sementara untuk CPTPP, diketahui Indonesia sudah mendapatkan banyak dukungan dari negara-negara anggotanya sehingga diharapkan proses aksesi yang tengah dijalani bisa dipercepat.