Ini yang Dilakukan Dua Kementerian untuk Majukan Ekonomi Daerah Transmigrasi

Jakarta - Kementerian Koperasi bersama Kementerian Transmigrasi siap berkolaborasi mengembangkan ekonomi di kawasan transmigrasi, yang dinilai relatif tertinggal dan sulit berkembang karena berbagai keterbatasan.

Saat melakukan pertemuan dengan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman di kantornya di Jakarta, Senin, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan salah satu opsi untuk mengembangkan kawasan transmigrasi adalah dengan membangun koperasi.

Budi Arie menilai koperasi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi, yang mayoritas penduduknya petani. Melalui berbagai pelatihan dan program yang disediakan koperasi, produktivitas petani bisa meningkat dan mendukung program swasembada pangan pemerintah.

"Kalau bisa di kawasan transmigrasi, terbentuk badan usaha yaitu koperasi. Ketika nanti sudah berbadan usaha koperasi, kami di Kementerian Koperasi memungkinkan untuk berkolaborasi. Koperasi pemasaran di daerah-daerah transmigrasi itu saya rasa perlu (dibangun)," katanya dikutip dari rilis pers kementerian.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi, terdapat sekitar 2,1 juta keluarga transmigran yang tersebar di 153 kawasan. Setiap keluarga rata-rata memiliki lahan seluas dua hektare yang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian.

Menurut Budi Arie, keberadaan koperasi di kawasan transmigrasi juga akan sangat membantu para petani untuk lebih memudahkan pemasaran produknya. Selain itu, koperasi juga dapat menjadi pembeli tetap atau offtaker dari komoditas unggulan di setiap wilayah transmigrasi.

Manfaat lain yang bisa diperoleh oleh koperasi di kawasan transmigrasi juga kemudahan dalam mengakses pembiayaan untuk modal kerja koperasi. Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM menyatakan siap memberikan dukungan pembiayaan kepada koperasi terutama di kawasan transmigrasi apabila dibutuhkan.

Sementara itu, Iftitah Sulaiman membenarkan bahwa salah satu kendala utama yang dialami oleh para transmigran adalah kesulitan dalam memasarkan produk seperti produk pertanian.

Oleh sebab itu, agar para transmigran tidak kesulitan menjual hasil panennya, terutama saat panen raya, keberadaan offtaker yang siap menyerap semua produk pertanian sangat diperlukan.

"Kemarin kami ke Papua, kami banyak mendengar bahwa banyak persoalan terutama di beberapa kawasan transmigrasi, mereka kesulitan untuk memasarkan produknya. Saat kami ke Merauke, kawasan transmigrasi, ternyata persoalannya juga sama," kata Iftitah.

Iftitah menilai salah satu offtaker yang paling tepat untuk menjembatani permasalahan di kawasan transmigrasi adalah koperasi. Dia berharap rencana strategis untuk melakukan kolaborasi antara Kemenkop dan Kementrans dapat terealisasi sehingga dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.