Indeks Demokrasi Hadapi Banyak Tantangan

SERANG - Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan Rochayati Basra mengungkapkan tingkat indeks demokrasi Indonesia (IDI) menghadapi berbagai tantangan mulai dari korupsi, hingga politisasi agama.

Hal itu yang dikemukakan oleh Rochayati Basra dalam keterangannya yang diterima di Serang, Kamis, pada Focus Group Discussion (FGD) Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten di Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B, Serang.

Rochayati mengatakan capaian kinerja demokrasi Indonesia tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan sebelumnya.

Faktor penyebabnya, proses Pemilu dan pluralisme keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.

“Adanya juga tantangan yang harus dihadapi seperti korupsi, kebebasan pers dan ekspresi, partisipasi politik yang rendah, penegakan hukum lemah, politisasi agama dan identitas, serta pendidikan politik yang kurang,” ujar dia.

Dia mengatakan Pilkada merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya mencerminkan kualitas demokrasi di tingkat nasional, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat daerah.

“Dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada, Indonesia semakin memantapkan posisinya sebagai negara demokrasi yang kuat dan berpengaruh di dunia,” ucap Rochayati.

Dijelaskan, peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Pilkada Serentak 2024 sebagai koordinator penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah.

Kemendagri bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara merata, bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada melalui kampanye masif dan penyuluhan politik.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dr Agus Sjafari menyampaikan, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dikatakan, indeks demokrasi Indonesia merupakan kerja bersama instansi pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Indeks demokrasi Indonesia disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. “Komponen perhitungan IDI, terdiri dari tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Kemudian juga ada sumber data seperti dokumen, focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam,” ujar Agus.

Sebagai wakil dari pemerintah daerah, Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Komari mengatakan Pemprov Banten berusaha meningkatkan indeks demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada serentak di Banten untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota.