Waspadai “Oversupply” dari Tiongkok

Berlebihnya produksi di Tiongkok berpotensi memicu predatory pricing sehingga makin menggerus daya saing UMKM yang orientasi ekspor asal Indonesia.

JAKARTA – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor perlu mewaspadai kondisi oversupply atau kelebihan pasokan dari Tiongkok. Karena itu, peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sangat dibutuhkan mendukung eksportir UMKM memprkuat daya saing dan ekspansi negara tujuan ekspor.

Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Kholid, menyampaikan pentingnya peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendukung UMKM menghadapi tantangan global, terutama di tengah kondisi Tiongkokyang mengalami kelebihan pasokan (oversupply). Berlebihnya produksi di Tiongkok berpotensi menyebabkan penetapan harga yang lebih murah alias predatory pricing sehingga kian mempersulit persaingan pasar.

"Untuk LPEI, jadi Special Mission Vehicle-nya adalah bagaimana membuat (UMKM) yang enggak bankable, UMKM ini bisa naik kelas," ujar Kholid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Special Mission Vehicle (SMV) di Jakarta, Selasa (19/11).

Kholid menekankan LPEI harus fokus pada upaya mendorong UMKM agar dapat membuka pasar ekspor dan naik kelas. Dia menyoroti pentingnya LPEI untuk memiliki tujuan strategis yang jelas dalam meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembiayaan ekspor. Hal ini dianggap krusial mengingat situasi global saat ini.

Kholid mengingatkan bahwa tanpa dukungan totalitas kepada UMKM, pasar domestik Indonesia berpotensi dibanjiri produk-produk murah dari Tiongkok. Kondisi ini dapat semakin memperburuk persaingan dan melemahkan posisi UMKM lokal.

"Oleh karena itu, maka LPEI harus menjadi yang terdepan dalam bagaimana full support kepada UMKM kita," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso, menyampaikan komitmen untuk terus mendorong UMKM membuka pasar ekspor.

Sampai dengan September 2024, LPEI melaporkan telah menyalurkan pembiayaan ekspor nasional sebesar 57,6 triliun rupiah. Selain itu, asuransi dan penjaminan komersial masing-masing telah disalurkan LPEI sebesar 6,6 triliun rupiah, sementara penjaminan pemerintah (jaminah) tercatat sebesar 2,6 triliun rupiah.

Dari sisi jasa konsultasi, LPEI berhasil membentuk 1.692 desa devisa hingga September 2024. Program ini bertujuan mendorong ekspor berbasis komunitas dengan memberikan pelatihan intensif kepada pelaku ekspor baru.

Kendala Kualitas

Riyani menyampaikan lembaga ini terus menunjukkan kinerja positif meskipun sempat menghadapi tantangan kualitas aset pada tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk jasa konsultasi, eksporter baru sudah bisa kami bimbing sebesar 938 pelaku ekspor, dengan desa-desa seperti yang tadi saya sampaikan 1.600, dengan program Coaching Program for New Exporter sebanyak 5.700 peserta, dengan melaksanakan bisnis matching sebanyak 82.000," ujarnya.

Transformasi LPEI yang dimulai sejak 2020 berhasil meningkatkan pembiayaan Goodbank dari 27,7 triliun rupiah menjadi 28,3 triliun rupiah. Sementara program khusus penugasan ekspor telah menyalurkan 20 triliun rupiah ke 180 negara, termasuk pasar non-tradisional.

Per Juni 2024, pembiayaan LPEI menghasilkan National Development Impact (NDI) sebesar 3,97 kali. Artinya, setiap satu miliar rupiah pembiayaan mampu menyerap hingga 54 tenaga kerja.

Secara keseluruhan, dari 2020 hingga September 2024, LPEI telah mengelola aset sebesar 256 triliun rupiah, meliputi pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan trade finance.

Dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/ CAR) sebesar 22,8 persen, LPEI optimis untuk terus mendukung pengembangan ekspor Indonesia di berbagai sektor.