Gebrakan Berani Menteri Lingkungan Hidup

Oleh Bagong Suyoto, Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)

Ada beberapa gebrakan yang berkaitan dengan otoritas, kewenangan, tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya di sektor pengelolaan sampah.

Pertama, gebrakan akan mengevaluasi pengelolaan sampah secara nasional, termasuk pengelolaan TPA sampah dan TPA regional; Kedua, mengakhiri impor sampah pada 2025; Ketiga, sampah makanan harus ditangani di dalam kota tidak boleh keluar dibuang ke TPST/TPA; Keempat, KLH akan merombak penilaian total penilain Adipura, Komponen sampah yang sebelumnya nilainya 30 persen akan diubah menjadi 70 atau 75 persen.

Gebrakan berani dan strategis di atas disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Dr. Hanif Faisol Nurofiq S.Hut, M.P pada berbagai media massa. Hanif ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Setelah dilantik, ia kemudian ikut retreat di Lembah Tidar Magelang, Jawa Tengah. Sepulangnya dari sana, ia langsung kunjungan ke TPST Bantargebang pada hari Minggu, 20 Oktober 2024. Penuh semangat, tidak tampak lelah.

Menteri LH tersebut suka mendengar, tetapi tidak begitu suka dengan bahasa dan gaya hiperbola, berlebihan. Ia lebih suka pada fakta obyektif yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Coba kita resapi yang disampaikan Menteri LH yang ditulis  detik.com  (1/11).

"Ini semua harus kita tata dengan demikian. Kita harus berani melihat diri, mengaca dengan serius. Tidak boleh ditutup-tutupi, karena alam tidak pernah berbohong. Alam akan mengkalibrasi apa yang kita omongkan ini. Jadi kita ngomong besar tapi kenyataannya seperti ini, ini yang alam tidak bisa kita bohongi. Kita harus membangunnya dengan  step by step,  kalau kita bersama-sama mudah-mudahan bisa terurai sedikit-sedikit," pungkasnya.

Dalam kunjungan ke TPST Bantargebang Menteri LH/BPLH didampingi oleh Ditjen PSLB3 Rosa Vivien Ratnawati, Ditjen PPKL Sigit Reliantoro, Ditjen Penegakkan Hukum Rasion Ridho Sani, Ditjen PPI Laksmi Dhewanthi, dan Kepala BSILHK Ary Sudijanto, Sekretaris PSLB3, Direktur Pengurangan Sampah, Direktur Penanganan Sampah dan sejumlah pejabat KLH.

Mereka disambut Sekda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas DKI LH Jakarta, Kepala UPST Bantargebang dan jajarannya. Dalam forum yang digelar di kantor UPST dihadiri perwakilan ASOBSI, Perbanusam ADUPI, APSI, IPRO, APPI, IPI, Asosiasi Magot Indonesia, Wastepreneur.id, sejumlah corporate, dan belasan jurnalis. Belum lagi lebih 100 pemulung dari APPI dan IPI di halaman RDF UPST Bantargebang.

Menteri LH/BPLH mendengarkan sambutan Sekda dan Kadis LH Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Menteri memberi sambutan sekaligus tanggapan. Apa betul, Menteri LH mau mengecek apa yang tekah disampaikan Kadis LH DKI Jakarata. Jumlah sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang masih banyak, 7.500-7.800 ton per hari. Jika musim banjir bisa mencapai 12.000 ton/hari. Sebenarnya berapa ton timbulan sampah DKI Jakarta per hari yang diproduksi 11,44 juta warganya?

Menteri menyoroti komposisi sampah, sekitar 49-50 persen merupakan sampah sisa makanan. Sampah makanan seharus diselesaikan di Jakarta, tidak harus dibuang ke TPST Bantargebang. Mereka, pedagang cari makan di Jakarta dapat penghasilan besar harus peduli sampahnya. Segala food waste tidak boleh keluar Jakarta. Merupakan gebrakan luar biasa.

Pernyataan Menteri LH sebagaimana dikutip  radarbekasi.id (25/10), ia akan mewajibkan pengusaha seperti rumah makan, hotel, cafe dan mall untuk mengelola  food waste  yang dihasilkan oleh mereka sendiri dan tidak membebankan pembuangan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) atau TPA.

“Kami akan mewajibkan seluruh penyebab atau penimbul sampah organik terutama dari usaha-usaha besar di luar rumah tangga itu wajib menyelesaikan sampahnya sendiri, tidak boleh dibebankan ke Bantargebang,” tujar Menteri LH.

Ia mengatakan, salah satu solusi untuk menyelesaikan food waste adalah pengolahan dengan Black Solider Fly (BSF) dan juga pengkomposan yang selanjutnya dapat menjadi produk pakan ternak, budidaya unggas, dan aquaculture yang memiliki nilai ekonomi.

Kedua, Menteri LH tidak mau Indonesia dijadikan kolonialisme sampah. “Kita akhiri impor sampah”, tegasnya. Selama bertahun-tahun Indonesia menjadi tujuan impor sampah dari berbagai negara industri maju.

Seperti dikutip  Antara  (22/10), Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika masih ada pihak melanggar ketentuan penghentian impor sampah plastik, yang rencananya diberlakukan pada 2025.