Data Ekspor Harus Terperinci dan Transparan agar Bisa Diperbaiki

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) harus transparan dalam menggunakan dan menganalisis data ekspor secara terperinci. Hal ini diperlukan karena dengan dasar data yang jelas maka kebijakan yang diambil menjadi lebih efektif sebab berdasarkan data yang valid.

"Memang secara umum data ekspor digolongkan menjadi ekspor migas dan ekspor non-migas. Namun jika hanya menggunakan penggolongan ini, dikhawatirkan masih terlalu umum, kurang terperinci. Pemerintah akan sulit untuk membedakan potensi atau kelemehan komoditas ekspor apa saja yang harus dibenahi, dan ditingkatkan," kata pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian Anita Nuswantara, kepada Koran Jakarta, Jumat (23/8).

Dian mengatakan kalau datanya lebih detail tentu bisa diperbaiki jika ditemukan kekurangan. Sebaiknya data yang dipakai untuk mengambil kebijakan menggunakan dokumen ekspor impor kepabeanan, dokumen BC 3.0 atau yang disebut dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Menurut Dian, ini adalah jenis dokumen yang digunakan untuk memproses barang kiriman logistik dari tujuan asal ke tujuan akhir, yang diisi oleh eksportir. Datanya akan mencakup subsektor seperti kalau untuk pertanian dibagi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura. Lalu juga menurut negara tujuan ekspor, menurut pelabuhan dan provinsi asal. Dengan begitu, analisa yang dihasilkan akan lebih presisi.

Menghambat Respons

Sementara itu, Manajer Riset Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, mengatakan tanpa adanya data pilah yang jelas misalnya ekspor manufaktur, pertanian, jasa, elektronik, dan lain-lain akan menyusahkan pemerintah maupun pihak lain dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan intervensi, dan ini bisa menghambat respons tantangan berbagai sektor ekonomi.

"Transparansi adalah kunci bagi lembaga seperti BI dalam menjaga akuntabilitas dan kredibilitas. Jika datanya tidak jelas atau sumir bisa menurunkan kepercayaan publik maupun pelaku usaha kepada pemerintah dan BI," tegas Badiul. Dia tekankan, pengambilan kebijakan yang tepat oleh pemerintah maupun swasta memerlukan data yang akurat dan terperinci. Tanpa adanya data yang terperinci dan jelas maka bisa berdampak pada salah pengambilan kebijakan dan akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

"BI perlu lebih transparan dalam menyajikan data agar lebih terperinci dan mendalam mengenai ekspor mencakup perincian sektor, komoditas, pasar tujuan, nilai ekspor agar solusi yang diambil lebih tepat dan efektif," ucapnya. Dian dan Badiul ini menanggapi apa yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo. Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik dan ekspor di tengah mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Ekspor tercatat meningkat didorong oleh permintaan mitra dagang utama dan kenaikan ekspor jasa," kata Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Bulan Agustus 2024 di Jakarta. Dari laporan neraca pembayaran Indonesia, realisasi triwulan II 2024 secara ringkas disebutkan bahwa kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan Il 2024 membaik. Transaksi Berjalan mencatat defisit yang lebih rendah serta kinerja transaksi modal dan finansial membaik di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Debt Service Ratio atas utang pemerintah (Sovereign DSR) tidak tampil secara jelas dan transparan.