Fasilitas Dagang Bakal Dicabut 2027, Kemendag Kebut CEPA RI-Inggris

JAKARTA– Kementerian Perdagangan (Kemendag) tancap gas mempererat hubungan dagang dengan Inggris. Langkah strategis diambil untuk menyelamatkan akses pasar ekspor Indonesia yang terancam mahal mulai 1 Januari 2027.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Johni Martha, menegaskan percepatan penjajakan Indonesia-UK Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UK CEPA) menjadi kunci.

“Hubungan perdagangan Indonesia dengan Inggris berpotensi besar untuk terus meningkat. Kami telah bertemu dengan sejumlah instansi Pemerintah Inggris dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan perdagangan kedua negara melalui pembentukan I-UK CEPA,” ujar Johni di Jakarta, Kamis (16/9). Adapun dirinya melakukan kunjungan kerja ke London pada 7-9 September 2026.

Desakan pembentukan CEPA ini semakin urgen. Pasalnya, Indonesia tidak lagi memperoleh skema Developing Countries Trading Scheme (DCTS) Inggris mulai 1 Januari 2027 mendatang. Artinya, produk RI akan dikenakan tarif normal dan kalah saing jika tidak ada perjanjian baru.

Di sisi lain, ekspor Inggris ke Indonesia saat ini masih dikenakan tarif Most Favored Nation (MFN) sekitar 6–15 persen, yang juga menjadi bahan negosiasi.

Kemendag memproyeksikan, I-UK CEPA akan mempertajam daya saing kedua negara melalui perluasan akses pasar, penguatan rantai pasok, pengurangan hambatan regulasi, serta pengembangan perdagangan jasa dan investasi.

Selain CEPA, Kemendag juga mengincar dukungan Inggris untuk aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

“Kami juga mengapresiasi dukungan Inggris atas upaya aksesi Indonesia ke CPTPP,” kata Johni.

Untuk mematangkan kesepakatan, Johni memimpin forum bisnis bersama 20 perusahaan dan lembaga think-tank Inggris pada Selasa (8/9). “Masukan dari dunia usaha sangat penting untuk mempercepat pembentukan I-UK CEPA,” tegasnya.

Tak hanya soal tarif, kunjungan Delegasi Kemendag juga menyentuh komoditas strategis. Di markas International Coffee Organization (ICO) di London, dibahas isu kesejahteraan petani kopi skala kecil, pengakuan specialty Robusta Indonesia, hingga tantangan implementasi aturan anti-deforestasi Uni Eropa (EUDR).

“Kami menekankan pentingnya peran ICO dalam menopang kesejahteraan petani kopi yang mayoritas adalah petani kecil. Perlu peran aktif negara produsen kopi besar untuk menciptakan aturan global yang lebih adil dan inklusif,” ujar Johni.

Nilai perdagangan Indonesia–Inggris sendiri tercatat stabil. Sepanjang 2021–2025 naik dari USD 2,57 miliar menjadi USD 2,66 miliar pada 2025. Kedua negara dinilai saling melengkapi: Indonesia dengan pasar besar, SDA melimpah, dan manufaktur kompetitif, sementara Inggris unggul di produk jasa bernilai tinggi, teknologi, dan keahlian lintas sektor.