IPPP Akan Perkuat Hubungan Negara Kawasan Pasifik

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Sidang Ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang diselenggarakan DPR RI sebagai capaian penting dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

"Secara keseluruhan, pertemuan berjalan sukses dan konstruktif. Sebanyak 12 negara, termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan. Ini sungguh merupakan capaian penting, terutama bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik," kata Puan usai menutup Sidang Ke-2 IPPP di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan pertemuan IPPP menunjukkan peran penting DPR RI dalam mendorong kemitraan parlemen negara-negara Pasifik guna merespons berbagai tantangan regional.

"Selama pertemuan IPPP, kita berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi dan cara mengatasinya oleh Indonesia dan negara-negara Pasifik seperti perubahan iklim, maritim, kerja sama ekonomi, SDGs, keamanan dan perdamaian, hingga konektivitas wilayah," tuturnya.

Puan menyebut ada tiga sesi pleno yang dibahas pada pada Sidang Ke-2 IPPP, yakni: (1) fostering regional connectivity and inclusive development; (2) connecting our seas and people: challenges and opportunities; dan (3) harnessing Maritime Potentials for Sustainable and Inclusive Growth.

Dia mengatakan berdasarkan hasil diskusi tersebut, parlemen anggota IPPP kemudian menuangkan-nya ke dalam dokumen Chair's Summary. Dia menuturkan poin pertama Chair's Summary tersebut, yaitu menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi mitra pembangunan bagi negara-negara Pasifik.

Poin kedua, lanjut dia, menyangkut komitmen DPR membantu parlemen negara-negara Pasifik meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi parlemen (legislasi, pengawasan, dan anggaran).

Poin ketiga, tambah dia, kesepakatan untuk memperkuat kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik, serta mendorong peran IPPP dimaksimalkan.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhiela Fararez mengatakan pembahasan pengembangan dan implementasi ekonomi hijau menjadi salah satu fokus utama DPR RI dalam Sidang IPPP 2024.

Dia mengatakan bahwa semangat ekonomi hijau sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

"Dalam Sidang IPPP ke-2, DPR memberikan perhatian khusus pada bagaimana ekonomi hijau dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim," kata Gilang.