Puan Bicara Soal Kesetaraan di Forum Parlemen RI-Pasifik

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Sidang Indonesia-PacificParliamentaryPartnership (IPPP) kedua yang digelar DPR RI di Fairmont Hotel, Jakarta, Kamis (25/7).

Pembukaan sidang forum parlemen Indonesia-Pasifik itu dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Kedatangan Presiden ke lokasi acara disambut oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Turut hadir Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Menseskab Pramono Anung, dan Wamenlu Pahala Nugraha Mansury.

"Saya ingin mengawali sambutan ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para Pimpinan dan Anggota Parlemen dari negara-negara Pasifik, pada pertemuan IPPP kedua. Selamat datang di Jakarta, Indonesia," kata Puan.

Delegasi parlemen Pasifik yang hadir di Sidang ke-2 IPPP ini adalah dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji. Sementara parlemen negara Vanuatu, Nauru, Palau, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru belum bisa menghadiri undangan.

Puan menyinggung mengenai IPPP yang diinisiasi oleh DPR RI. Dimana pertemuan antara parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik pertama kali digelar pada tahun 2018.

Dari delegasi yang hadir, delapan perwakilan negara merupakan ketua parlemen. Sementara sisanya adalah wakil pimpinan dan anggota parlemen, hingga senator. Ia mengatakan hubungan antara negara-negara Pasifik dan Indonesia adalah hubungan yang komprehensif.

"Tidak saja kita memiliki hubungan antar Pemerintah yang solid, kita juga memiliki hubungan antar Parlemen yang kokoh. Bahkan, kita pada hari ini dapat mengadakan pertemuan di antara para Ketua Parlemen negara-negara Pasifik dengan Indonesia," ucapnya.

Puan menyebut, Indonesia dengan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan sebagai sesama negara kepulauan yang dikelilingi perairan dan lautan. Selain itu, Indonesia dan negara-negara Pasifik juga disebut memiliki kesamaan nilai.

"Negara kita menjunjung nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia, dan menjalankangoodgovernance," tegas Puan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik dinilai menghadapi tantangan yang sama seperti ancaman perubahan iklim, terjadinya bencana, dan tantangan dalam pengelolaan laut serta perairan. Kesamaan tersebut, kata Puan, dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang dengan fokus bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

"Dalam hal ini, pondasi dari kokohnya hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik adalah hubungan yang berdasar prinsip kesetaraan, saling menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori, serta hidup berdampingan secara damai," paparnya.

Ia juga menggarisbawahi soal tantangan yang dihadapi kawasan Pasifik. Puan merinci tantangan tersebut di antaranya ketegangan geopolitik, ancaman konflik, polarisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, dan dampak pemanasan global.

"Hal ini dapat dilakukan jika parlemen ikut mempromosikan kebiasaan berdialog (habitofdialogue) melalui diplomasi Parlemen, dan bukannya melakukan kebijakan unilateral," imbuh Puan.

Tidak hanya mempromosikan dialog, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mendorong pemberdayaan perempuan guna pembangunan inklusif di Pasifik. Menurut Puan kesetaraan gender penting untuk selalu menjadi perhatian.

"Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik, dan untuk memegang jabatan publik," tandas Puan.

Pertemuan IPPP dinilai relevan untuk memperkuat kerja sama antar Parlemen di antara negara di Pasifik dan Indonesia. Sidang ke-2 IPPP bertemakan 'Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development'. Tema tersebut diharapkan mewakili semangat Pasifik agar menjadi kawasan yang damai dan stabil.

Bagi Puan, pembangunan yang inklusif serta pengembangan konektivitas tidak akan tercipta perdamaian. Mewakili Parlemen Indonesia, Puan ingin membangun budaya damai sekaligus menolak kekerasan untuk menyelesaikan masalah.