BPS: Jumlah penduduk miskin di NTB turun 0,94 persen

MATARAM - Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan sebesar 0,94 persen dari sebelumnya 13,85 persen pada Maret 2023 menjadi 12,91 persen pada Maret 2024.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Ahsanul Khalik di Mataram Kamis mengatakan, angka penurunan jumlah penduduk miskin di wilayahnya tertinggi ke-2 secara nasional.

"Ini menjadi pendorong bagi Pemerintah NTB untuk terus lebih memperhatikan secara baik ikhtiar bagaimana menurunkan angka kemiskinan pada masa mendatang," ujarnya.

Dia menjelaskan, pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat tercatat berjumlah 751 ribu jiwa. Setahun kemudian angka penduduk miskin turun menjadi 709 ribu jiwa pada Maret 2024.

Jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Kota Mataram dan Kota Bima, dengan angka masing-masing sebanyak 43 ribu jiwa atau 8 persen dan 15 ribu jiwa atau setara 8,12 persen.

Sedangkan persentase penduduk miskin paling tinggi terletak di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 56 ribu jiwa (23,96 persen), Kabupaten Lombok Timur sebesar 185 ribu jiwa (14,51 persen), dan Kabupaten Bima mencapai 72 ribu jiwa (13,88 persen).

"Angka kemiskinan di NTB masih lebih tinggi atau masih di atas rata-rata angka kemiskinan nasional 9,03 persen. Artinya, NTB masih pada angka yang harus berjuang kuat untuk mengejar kondisi kemiskinan pada provinsi lain," kata Ahsanul.

Saat angka kemiskinan turun, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di NTB terlihat mengalami peningkatan.

Indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 2,38 poin pada Maret 2023 dan menjadi 2,44 poin pada Maret 2024. Kemudian indeks keparahan kemiskinan yang sebelumnya berada pada angka 0,59 poin pada Maret 2023 menjadi 0,61 poin pada Maret 2024.

Ahsanul menuturkan, pihaknya menyadari situasi itu dan menaruh perhatian serius terhadap kenaikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut.

"Penurunan angka kemiskinan di NTB periode Maret 2024 adalah hasil kerja bersama pemerintah kabupaten/kota di NTB dan juga para kepala desa/lurah yang terus menjadikan kemiskinan sebagai salah satu prioritas dalam arah dan kebijakan pembangunan daerah," katanya.