BKKBN Papua Barat Beri Konseling Calon Pengantin untuk Cegah Stunting

Manokwari - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua Barat memberikan konseling dan pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin sebagai upaya untuk mencegah peningkatan stunting di wilayah tersebut.

Kepala BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollon di Manokwari, Jumat, mengatakan konseling dan pemeriksaan kesehatan salah satu program intervensi agar calon pengantin lebih siap secara mental dan kesehatan, terlebih ketika sudah mempunyai anak.

"Kenapa konseling calon pengantin ini penting? Karena dalam beberapa penelitian, setelah menikah 80 persen ibu hamil mengalami anemia atau kurang darah sehingga berpengaruh pada kesehatan anak," katanya.

Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), pihak gereja, dan instansi TNI Polri untuk memberikan konseling pada calon pengantin.

TtimBKKBN yang terdiri atas pendamping keluarga, bidan, PKK, dan kader posyandu juga memberikan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin.

Mereka bertugas untuk memeriksa hemoglobin darah, lingkar lengan atas, berat badan, tinggi badan, dan apakah pasangan tersebut terpapar rokok atau tidak.

Dengan konseling dan pemeriksaan kesehatan itu, katanya, calon pengantin diberi pemahaman menjalani kehamilan yang sehat karena penyebab utama anak stunting berasal dari kehamilan ibu.

"Penurunan stunting tidak bisa hanya dilakukan dengan intervensi pada anak dan ibu hamil saja, tapi juga perlu dilakukan sejak pasangan belum menikah sehingga mereka bisa membuat perencanaan keluarga mereka nantinya," ujarnya.

Setelah mendapat konseling dan pemeriksaan kesehatan, para calon pengantin diberi sertifikat sebagai pasangan siap menikah.

Hal itu, ujarnya, mereka telah mengerti perencanaan kehamilan dan tidak berisiko melahirkan anak dengan stunting.

Pada tahun ini, BKKBN Papua Barat telah melakukan intervensi hingga ratusan calon pengantin di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pemerintah pusat menargetkan prevalensi stuntingpada 2024 mencapai 14 persen. Namun, di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya masih jauh dari target, di mana prevalensi stunting di Papua Barat 24 persen, sedangkan Papua Barat Daya 30 persen.