Kenaikan Tarif AS Dinilai Rugikan Agenda Iklim Global

ADDIS ABABA - Kenaikan tarif baru yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap kendaraan listrik (electric vehicles/EV) buatan Tiongkok akan memiliki dampak yang luas terhadap agenda iklim global, demikian dikatakan seorang pakar Ethiopia.

Langkah terbaru dari pemerintah AS yang menargetkan produk-produk energi bersih Tiongkok itu "lebih merupakan tindakan politis" di tengah meningkatnya daya saing industri energi baru Tiongkok, kata Costantinos Bt. Costantinos, seorang profesor kebijakan publik di Universitas Addis Ababa di Ethiopia, kepada Xinhua.

"Ini (langkah yang dilakukan AS) akan sangat merugikan agenda iklim," ujar Costantinos.

Memperhatikan krisis iklim global saat ini dan kebutuhan krusial untuk mendorong kerja sama dalam memerangi perubahan iklim,Costantinos mengatakan bahwa sikap proteksionis AS itu berpotensi menggagalkan langkah positif yang dicapai baru-baru ini dalam konsensus global menuju transisi energi ramah lingkungan.

Memuji kemajuan Tiongkok baru-baru ini dalam sumber energi bersih, Costantinos menggarisbawahi implikasi positif dari inovasi dan kemajuan teknologi Tiongkok terhadap dorongan global menuju dekarbonisasi.

"Ini (kemajuan Tiongkok) akan menjadi terobosan dalam hal perubahan iklim," katanya.

Sementara itu, sang pakar menekankan bahwa keunggulan industri Tiongkok dalam produksi EV memungkinkan untuk menghadirkan EV dengan harga yang terjangkau secara global.

"Saya berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung kendaraan listrik buatan Tiongkok di Addis Ababa. Saya telah melihat BYD dan merek lainnya... mobil yang sangat elegan dan berfungsi dengan baik," ujarnya.

Namun, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tiongkok saat ini dipandang oleh AS sebagai persaingan, kata Costantinos, seraya menambahkan bahwa perspektif AS lebih dipengaruhi oleh motif politik daripada kekhawatiran akan kesejahteraan konsumen AS.

Kenaikan tarif baru AS terhadap barang-barang energi bersih asal Tiongkok akan berimplikasi negatif terhadap AS sendiri, kata sang cendekiawan, seraya mendesak AS untuk mempertimbangkan kembali langkahnya.

"Bahkan sejumlah wadah pemikir AS pun telah menyuarakan bahwa proteksi ini tidak akan membantu AS dalam cara apa pun," katanya.