Pertumbuhan Berkualitas Hanya Bisa Tercapai jika Fokus ke Ekonomi Padat Karya

JAKARTA - Indonesia perlu mendongkrak kinerja sektor industri untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain dongkrak kinerja industri, pemerintah juga harus mendorong iklim kompetisi di Indonesia semakin membaik.

Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim, menilai Indonesia terlambat mendorong industrialisasi. Padahal jika dari dulu dilakukan, hasilnya sudah dinikmati sekarang.

"Seharusnya sejak lama kita mendorong industrialisasi agar meningkatnya multiplier effect, nilai tambah barang yang kita produksi," tegas Rizal.

Industrialisasi kita, terangnya, memang masih belum maksimal dengan berbagai tantangan tentunya faktor produksi, seperti tenaga kerja, regulasi, situasi politik, dan sebagainya sangat berdampak pada perkembangan industri nasional.

"Kalau dikatakan industrialisasi sebagai sektor pendorong mestinya sejak lama kita sudah melewati proses industrialisasi tersebut, sehingga kita tidak hanya berada pada perdagangan bahan mentah, bahan baku, tetapi sudah ada nilai tambah," urai Rizal.

Dia menekankan bahwa sektor industri harus menjadi pemberi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia karena nantinya bakal berdampak pada sektor-sektor yang lain.

Sebelumnya, Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia atau Asian Developmenta Bank (ADB), Arief Ramayandi, di Jakarta, Kamis (16/5), mengatakan ADB memprediksi Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2024 dan 2025 dengan penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) masih konsumsi rumah tangga, sedangkan kontribusi ekspor pada tahun ini diperkirakan masih lemah.

Masih lemahnya ekspor, jelas Arief, sebagai imbas dari gejolak perekonomian global, yang dampaknya tidak hanya dirasakan Indonesia, namun juga oleh berbagai negara lainnya.

Kendati masih melemah, dia menilai kondisi ekspor telah melewati masa-masa krusial dan mulai menunjukkan pemulihan, meski belum cukup memadai untuk menjadi andalan pertumbuhan PDB.

"Permintaan domestik akan menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan dan menghilangkan dampak negatif dari net ekspor," kata Arief.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 yang tercatat 5,11 persen secara tahunan (year on year/yoy), menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015.

Dari segi besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku tercatat sebesar 5.288,3 triliun rupiah, sedangkan PDB Atas Dasar Harga Konstan mencapai 3.112,9 triliun rupiah.

Secara sektoral, penyumbang utama ekonomi triwulan I-2024 dari sisi produksi berasal dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian.

Kelima sektor tersebut menyumbang pertumbuhan ekonomi secara positif dengan total kontribusi mencapai 63,61 persen persen terhadap PDB.

Kemudian dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024 berasal dari Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Konsumsi rumah tangga dan PMTB memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB masing-masing sebesar 54,93 persen dan 29,31 persen.

Pada triwulan I-2024, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi yakni sebesar 2,62 persen.

Beri Dampak Langsung

Pakar ekonomi dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Surabaya, Leo Herlambang, yang juga diminta pendapatnya, mengatakan pernyataan ekonom ADB tersebut memang benar, namun industri padat karya tidak boleh ditinggalkan jika pemerintah memang ingin membangun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Pendapat ekonom utama ADB itu betul, tetapi ada tapinya. Mendorong aktivitas industri jangan hanya yang padat modal, tapi juga yang bersifar padat karya," kata Leo.

Sebab, industri padat karya akan memberikan dampak kepada perekonomian langsung karena mengurangi pengangguran dan lebih luas putaran ekonominya.

"Saya sangat setuju karena selama ini proses industrialiasi terjadi karena competitiveness barang (hasil produksi industri) kita selama ini kurang, dan itu harus difasilitasi. Jadi, pemerintah jangan hanya menerapkan faktor perpajakan, menerapkan industri masuk atau apa saja, tetapi juga harus menciptakan dampak nyata lain, khususnya penciptaan tenaga kerja," tuturnya.