Filipina Syaratkan Kedaulatan bagi Lanjutkan Perundingan dengan Tiongkok

MANILA - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, mengatakan kedaulatan dan yurisdiksi teritorial negaranya merupakan prinsip penting jika perundingan eksplorasi bersama dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dilanjutkan.

"Kami tidak dapat, dalam hal apapun, mengkompromikan integritas wilayah Filipina," kata Presiden Marcos Jr kepada wartawan pada Jumat (15/3) lalu saat ia berada di Praha, Republik Ceko.

Pembicaraan mengenai eksplorasi energi bersama di zona ekonomi eksklusif Filipina dihentikan pada 2022, empat tahun setelah kedua negara berkomitmen untuk bekerja sama, dan Kementerian Luar Negeri Filipina menyebutkan kendala konstitusi dan masalah kedaulatan.

Ketegangan meningkat di LTS sejak tahun 2022 ketika Presiden Marcos Jr mengupayakan hubungan yang lebih hangat dengan sekutu perjanjiannya, Amerika Serikat (AS), yang merupakan kebalikan dari sikap pendahulunya yang pro-Beijing.

Presiden Marcos Jr kemudian mengatakan Filipina tidak secara verbal, militer, atau diplomatis memicu ketegangan apapun di LTS.

"Kami tidak memulai semua masalah ini. Semua keributan ini bukan disebabkan oleh Filipina," tutur Presiden Filipina itu.

Sebelumnya pada awal Maret lalu, Filipina menuduh Penjaga Pantai Tiongkok telah melakukan provokasi dengan menembakkan meriam air ke salah satu kapalnya yang terlibat dalam misi pengiriman pasokan di wilayah tersebut, sehingga melukai empat personel angkatan lautnya.

Filipina memenangkan kasus arbitrase penting pada tahun 2016 yang membatalkan klaim ekspansif Tiongkok di LTS yang merupakan jalur lalu lintas barang melalui laut senilai 3 triliun dollar AS setiap tahunnya. Tiongkok tidak mengakui keputusan tersebut.

Sebelumnya perusahaan raksasa minyak dan gas milik negara Tiongkok, CNOOC, telah menemukan cadangan baru di LTS yang mengandung lebih dari 100 juta ton setara minyak yang terbukti ada di lokasi tersebut. ST/I-1