- Home
-
- Luar Negeri
-
- Sekjen PBB Mengecam Belanj...
Sekjen PBB Mengecam Belanja Senjata Global di Tengah Masalah Iklim
Kamis, 15 Feb 2024, 00:00 WIBNEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada Selasa (13/2), menyesalkan penekanan yang diberikan oleh beberapa negara pada belanja militer dengan mengorbankan kebijakan untuk mengatasi pemanasan global dan kelaparan.
"Sungguh menyedihkan melihat pemerintah mengeluarkan banyak uang untuk persenjataan, sementara anggaran untuk ketahanan pangan, aksi iklim, dan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas kekurangan anggaran," kata Guterres pada pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai hubungan antara krisis pangan, iklim, dan konflik.
Seperti dikutip dari The Straits Times, Guterres mengatakan banyak negara bisa memutus hubungan mematikan antara kelaparan, kekacauan iklim, dan konflik.
"Mereka dapat meredam ancaman yang ditimbulkannya terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Tanpa tindakan, situasinya akan memburuk," katanya, seraya menyerukan agar PBB bertindak dengan kebijakan yang mengatasi bersama-sama ketiga masalah tersebut.
Kerawanan Pangan
Guterres mengatakan konflik semakin banyak. Krisis iklim akan semakin parah karena emisi yang terus meningkat. Kerawanan pangan akut semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Sementara itu, Ketua Bidang Iklim PBB, Simon Stiell, menekankan keterkaitan antara ketiga masalah, yaitu ketahanan pangan, aksi iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Dia mengatakan kepada Dewan bahwa jika digabungkan, ketiga masalah tersebut menghancurkan.
"Tidak ada ketahanan nasional tanpa ketahanan pangan, dan tidak akan ada ketahanan pangan tanpa peningkatan tindakan untuk menghentikan perubahan iklim," katanya.
"Jika pemanasan terus berlanjut, produksi pangan akan menurun di banyak negara. Di negara lain, hanya sedikit yang tumbuh sama sekali. Kekurangan pangan, lonjakan harga, dan kelaparan mungkin terjadi. Tanpa aksi iklim, hal tersebut hampir pasti terjadi."
Untuk menggambarkan hubungan fatal antara pemanasan global, pertanian, dan konflik, beberapa pembicara menyoroti sengketa penggunaan lahan di Afrika Barat dan Tengah antara penggembala nomaden, yang terkadang berpindah dari satu negara ke negara lain, dan petani yang menetap.
"Perubahan iklim serta tekanan lingkungan dan keamanan telah mengubah rute migrasi ini," kata wakil Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Beth Bechdol, mengutip negara-negara seperti Burkina Faso, Mali, dan Niger.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S
Berita Terkait:
-
Menkop Resmikan Call Center Layanan dan Pengaduan Kopdes Merah Putih
-
Kenaikan BI Rate Bantu Meredam Aksi Spekulasi Terhadap Rupiah
-
Pemprov Sumut Berharap Lomba Kreasi Baris Berbaris MPR RI Perkuat Semangat Persatuan dan Kesatuan
-
Wagub Jawa Timur Ajak Warga Nahdliyin Sinergikan Pembangunan Daerah
-
Densus 88 Tingkatkan Pengawasan dari Ancaman Terorisme
-
Anggaran Kemenhub 2026 Rp28,48 Triliun Difokuskan pada Keselamatan dan Konektivitas Transportasi
-
BI Atur Pembatasan Pembelian Mata Uang Dolar AS
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.