Pensiun PLTU Beri Manfaat Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah perlu mempercepat proses pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Pasalnya, upaya tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan secara ekonomi.

Dalam hasil studi terbarunya, Yayasan Indonesia Cerah dan Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan manfaat ekonomi pensiun dini tiga PLTU batu bara serta pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 82,6 trilliun rupiah.

Ekonom dan Direktur Celios, Bhima Yudhistira, menjelaskan studi itu menunjukkan penutupan lebih cepat PLTU batu bara yang secara bersamaan digantikan dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan lebih menguntungkan secara ekonomi. "Studi pemodelan dengan skenario tersebut pada PLTU Cirebon-1, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Suralaya, hasilkan produk domestik bruto (PDB) hingga 82,6 triliun rupiah," sebut Bhima, Senin (29/1).

PLTU Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu sendiri masuk ke dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) yang rencananya akan dipensiunkan pada 2035 dan 2037. Studi ini merupakan studi lanjutan dari laporan yang diluncurkan Cerah dan Celios pada Juli 2023.

Bhima menjelaskan upaya mempercepat pensiun dini PLTU batu bara sering kali terhambat oleh kekhawatiran dampak negatif ekonomi, mulai dari pengurangan tenaga kerja masyarakat lokal hingga hilangnya pendapatan sebagian pelaku usaha.

Dampak ekonomi dari penutupan PLTU batu bara sangat bergantung dari upaya mitigasi, kesiapan regulasi, dan komitmen mempercepat pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti PLTU. Studi yang mereka lakukan menunjukkan skenario penutupan PLTU batu bara di tiga lokasi pembangkit bisa menurunkan PDB sebesar 3,96 triliun rupiah, menciptakan risiko pengurangan tenaga kerja hingga 14.022 orang, dan meningkatkan jumlah penduduk miskin 3.373 orang.

"Sementara skenario ke-2 di mana penutupan PLTU batu bara dibarengi dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan justru mampu menyumbang ekonomi 82,6 triliun rupiah, menyerap 639 ribu tenaga kerja hingga menurunkan kemiskinan 153.755 orang secara nasional," kata Bhima.

Berdasarkan rekomendasi studi, maka pihaknya mendesak negara maju yang terlibat dalam JETP, pemerintah hingga lembaga pembiayaan untuk memasukkan lebih banyak PLTU dalam pipeline pensiun dini, sekaligus mempercepat pembangunan transmisi dan pembangkit energi terbarukan secara paralel.

Direktur Eksekutif Cerah, Agung Budiono mengungkapkan temuan riset menjadi penting karena menunjukkan, dalam agenda transisi energi, pensiun dini PLTU penting dilakukan untuk mencapai ambisi iklim. Namun agar memiliki dampak ekonomi signifikan, kebijakan berdasarkan hasil kajian ini harus dibarengi dengan akselerasi pembangunan EBT.

Untuk memastikan transisi berjalan secara soft-landing, beberapa kebijakan perlu dipersiapkan. Peran pemerintah daerah juga menjadi krusial dalam proses ini.

Siapkan "Roadmap"

Koordinator Penyiapan Program Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), M Arifuddin, mengatakan bahwa Kementerian ESDM sedang menyusun roadmap pemenisunan PLTU batu bara.

"Hasil riset yang dikeluarkan Yayasan Indonesia Cerah dan Celios akan dijadikan masukan dalam penyusunan peta jalan ini," kata Arifuddin.