Percepat Hilirisasi Gas dan Minerba untuk Tekan Subsidi Energi
Senin, 29 Jan 2024, 00:00 WIBSURABAYA - Pemerintah didorong mempercepat hilirisasi gas, mineral, dan batu bara (minerba) dalam negeri karena diyakini menjadi solusi yang tepat untuk menekan subsidi energi. Hal ini perlu dilakukan karena besaran subsidi energi hingga saat ini masih cukup tinggi.
Demikian dikatakan Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana, Hadi Ismoyo, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Diskusi Kebangsaan dengan tema Optimalisasi Nilai Tambah Industri Berbasis SDA Ekstraktif Berupa Energi, Migas, dan Mineral Batu Bara sebagai Lokomotif Ekonomi Bangsa dalam Mencapai Indonesia Emas 2045 dan Kongres Daerah VI Ikatan Alumni ITB Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (27/1).
"Salah satu cara untuk menurunkan subsidi adalah mengganti penggunaan liquified petroleum gas (LPG) dengan gas alam sesuai dengan kearifan lokal kita. Kita punya potensi gas yang besar, sedangkan LPG tidak banyak," kata Hadi.
Seperti dikutip dari Antara, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi subsidi energi nasional pada tahun 2023 mencapai 159,6 triliun rupiah atau lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 145,3 triliun rupiah.
Realisasi subsidi yang terbesar masih pada sektor BBM dan LPG, yang mencapai 95,6 triliun rupiah, diikuti dengan subsidi untuk sektor listrik sebesar 64 triliun rupiah.
Kurangi Subsidi
Hadi mengatakan hilirisasi menjadi sebuah keniscayaan untuk mengurangi besarnya nilai subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan percepatan hilirisasi gas alam. Konversi gas LPG ke gas alam harus segera dilakukan.
"Itu harus kita bangun hilirisasi dalam bentuk pembangunan pipa gas yang masif, pembangunan Regas terminal, pipanisasi distribusi, pipanisasi transmisi, hingga pipa rumah tangga yang bisa gantikan LPG sehingga jangka panjang subsidi bisa diturunkan," katanya.
Namun hingga saat ini, pemerintah masih berkonsentrasi menggarap infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, sementara infrastruktur gas bumi belum maksimal dibangun.
Sementara itu, pakar ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Imron Mawardi, mengatakan, hiliriasi energi bisa menjadi salah satu cara untuk menekan defisit neraca dan subsidi energi mengingat besarnya kebutuhan impor migas sekarang
"Masalah kita selama ini adalah mengekspor sumber daya alam dalam bentuk setengah jadi atau bahkan mentah. Padahal dengan perlambatan ekonomi global, permintaan dari pasar utama yang merupakan negara-negara industri akan turun," kata Imron.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S
Berita Terkait:
-
Presiden resmikan 13 proyek hilirisasi tahap II
-
Modernisasi Museum di Jakarta: Mengubah Koleksi Sejarah Jadi Narasi Visual Berbasis AI
-
DKI Jakarta Luncurkan Program Gigi Anak Sehat untuk Perkuat Kesehatan Sejak Dini
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Harga BBM, Anggaran Subsidi Aman
-
Bupati Karawang Hujan-hujanan di Pantai Tangkolak, Ternyata Ini yang Dilakukannya Bersama TNI-Polri!
-
Rupiah Melemah 0,72%: APBN Tertekan, Daya Beli Masyarakat Terancam Turun
-
Mutasi Baru Virus Ebola Terdeteksi, Tingkat Infeksi Lebih Tinggi
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.