Ganjar Minta Politik Pangan Tidak Diliberalisasi

MAGETAN - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta politik pangan jangan diliberalisasi.

"Kembalikan Bulog (Badan Urusan Logistik) pada fungsi awal, negara mengatur stoknya termasuk harganya. Sehingga, kalau dari sisi hulunya produktivitasnya mesti disiapkan betul, itu artinya modernisasi pertanian," ujarnya saat berkunjung ke Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat (19/1).

Selain itu, data petani juga harus valid agar perlakuan yang diberikan kepada petani sesuai dengan data, mulai dari berapa jumlah petani, total penerima pupuk subsidi, hingga luas tanah untuk bertani.

Misalnya, berkaitan dengan pupuk, subsidi terhadap komoditas tersebut harus terus diberikan kepada petani secara tepat sasaran. Apabila biaya subsidi hendak diturunkan, maka pemerintah perlu menyediakan substitusi dari pupuk.

"Hari ini saya di Magetan, semua teriak pupuk mahal. Kalau kita melihat subsidinya, pupuk turun terus-menerus tanpa ada substitusinya, maka ini akan menjadi problem dari sisi produktivitas. Kalau itu kurang, penduduk jumlahnya tambah, maka stok akan berkurang. Itu rumusnya," ungkapnya.

Adapun cara mudah agar ketahanan pangan hanya sekedar tahan, lanjutnya, maka perlu disediakan stok pupuk dari dalam negeri maupun impor. Namun, cara itu berpotensi membahayakan para petani.

"Maka (dari itu), kita mesti balik. Hulunya disiapkan, stoknya disiapkan, dan mesti diubah. Kembalikan Bulog pada fungsi awal. Negara harus menjamin pangan nasional," ucap Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar menawarkan Kartu Tanda Penduduk Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti) menjadi basis data untuk mengurai berbagai problem dalam persoalan pupuk di Indonesia apabila terpilih menjadi Presiden.

Beratkan Peternak

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyoroti kenaikan harga jagung yang cukup tinggi sehingga memberatkan petani dan peternak.

"Harga jagung yang naiknya cukup tinggi, dan itu cukup berat. Maka, rasa-rasanya petani perlu dibantu, teman-teman yang punya kompetensi untuk membantu, segera bantu petani dan peternak untuk mengadakan jagung," katanya.

Menurut dia, Pemerintah pasti mempunyai cara yang bagus untuk segera menurunkan harga jagung. Apabila tidak ada cara yang diberikan Pemerintah, pelaku usaha peternakan akan merugi.

Dengan memberikan jagung dan konsentrat, lanjut dia, pelaku usaha dapat membuat pakan ternak sendiri. "Rasa-rasanya butuh dukungan yang serius agar harga jagung itu bisa stabil. Dari sisi pakan, akan mudah didapat oleh peternak," ujar Ganjar.

Berdasarkan Panel Harga Pangan, harga jagung di tingkat peternak secara nasional sebesar 8.010 rupiah atau naik 3,09 persen dibandingkan pekan lalu.

Adapun harga jagung tingkat peternak di Magetan sebesar 9.000 rupiah pada hari Rabu (17/1), melonjak dari sebelumnya 7.500 rupiah pada hari Jumat (12/1).

Ganjar dalam kesempatan di Magetan tersebut menganggap pupuk menjadi persoalan serius hampir di seluruh wilayah Indonesia setelah berkunjung ke beberapa daerah di Tanah Air.

Dari sekian komoditas, kata dia, sekarang sedikit yang diberikan subsidi, dan ternyata dari sedikit yang diberikan subsidi itu pun kurang. "Pertanyaan mereka adalah bagaimana nasibnya kalau kita mau bicara ketahanan pangan dan produktivitas?" ujarnya.

Menurut dia, pertanyaan itu menjadi penting, bahkan pihaknya banyak mendapatkan inspirasi dari petani tadi agar besok masuk dalam sebuah materi debat capres/cawapres. "Jadi, kalau bicara ketahanan pangan, daulat pangan, salah satu yang dibicarakan adalah politik pupuk ini. Ini yang mesti disampaikan nanti dalam perdebatan," ucapnya.