Pemprov DKI Akan Alihkan Arus Lalu dan Atur Tol Dalam Kota untuk Urai Kemacetan di TB Simatupang

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan pengaturan lalu lintas sebagai salah satu upaya mengurai kemacetan parah di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan (Jaksel).

"Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan persetujuan, izin dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) untuk melakukan pengalihan arus, termasuk nanti pengaturan di dalam jalan tol," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Minggu (14/9).

Secara teknis, menurut dia, rincian pengaturan lalu lintas tersebut akan disampaikan oleh Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta.

"Prinsipnya adalah sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol sehingga dengan demikian, mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi (kemacetan)," ujar Pramono.

Setelah meminta persetujuan dari Kementerian PU, dia juga mengaku sudah melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak lainnya, yakni PAM Jaya Paljaya, Dinas Sumber Daya Air DKI, dan Dinas Bina Marga DKI.

Dia menjelaskan seluruh koordinasi tersebut dilakukan mengingat kemacetan di TB Simatupang terjadi akibat sejumlah proyek konstruksi di daerah setempat.

"Saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua," ucap Pramono.

Lebih lanjut, dia mengatakan apabila pembangunan itu sudah selesai, maka persoalan kemacetan di kawasan tersebut juga terselesaikan.

Sebelumnya, Pramono sempat menuturkan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut batal dilakukan karena sejumlah alasan.

“Baik di kiri, di kanan, setelah dilakukan pengecekan secara detail, trotoar yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan. Tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu karena memang yang akan kita lakukan adalah menambah armada Transjakarta 14 unit,” kata Pramono, Kamis.

Selain menambah armada Transjakarta, dia juga mengimbau agar masyarakat sebisa mungkin menghindari Jalan TB Simatupang untuk sementara waktu hingga November 2025.