Capres Perlu Miliki Konsep Hilirisasi Berkelanjutan

JAKARTA - Para calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) Republik Indonesia diharapkan memiliki konsep hilirisasi berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan sumber daya secara berkesinambungan. Konsep hilirisasi berkelanjutan dimaksudkan agar masyarakat tidak terdampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi akibat program penguatan nilai tambah tersebut.

"Bagaimana para paslon (pasangan calon) atau mungkin presiden dan wakil presiden selanjutnya untuk melakukan pengelolaan sumber daya. Tentunya yang kita targetkan adalah pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan," kata Kepala Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, di Jakarta, Kamis (18/1).

Terkait isu pengelolaan sumber daya berkelanjutan, Andry menuturkan hingga saat ini belum terlihat strategi dan konsep hilirisasi dari para pasangan capres dan cawapres. Menurutnya, permasalahan pengelolaan sumber daya di Indonesia saat ini meliputi aktivitas pemanfaatan dan pengolahan ilegal, pengelolaan tidak berkelanjutan, minim keterlibatan pemerintah daerah, minim keterlibatan masyarakat, serta dikuasai aktor ekonomi merangkap regulator.

Dia menuturkan pengelolaan sumber daya berkelanjutan menjadi omong kosong jika good mining dan manufacturing hanya sebatas penghargaan bukan sebagai regulasi mengikat; investasi dan kegiatan industri tidak memperhatikan lingkup ESG; pengelolaan tidak merangkul komunitas dan masyarakat; praktik pengelolaan secara ilegal dimaklumi, serta kerusakan lingkungan dibiarkan.

Dia berharap para pasangan capres dan cawapres bisa menjamin agar kegiatan penambangan dan pengelolaan sumber daya alam secara ilegal dapat teratasi, menawarkan konsep hilirisasi berkelanjutan agar masyarakat tidak terdampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi akibat hilirisasi.

Para kandidat juga diharapkan dapat menawarkan gagasan terkait dengan kebermanfaatan dari sumber daya alam yang diolah bagi masyarakat sekitar, mendistribusikan kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam yang didapatkan oleh negara kepada masyarakat, serta memiliki cara agar kemiskinan di wilayah kaya sumber daya alam terminimalisir dan teratasi.

Perubahan Struktur

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal, menilai kebijakan hilirisasi mulai memberikan manfaat positif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Menurutnya, struktur ekspor Indonesia berubah menjadi ekspor manufaktur dari semula fokus pada komoditas.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus perdagangan pada November 2023 mencapai 2,41 miliar dollar AS, sementara secara akumulatif periode Januari-November 2023, surplus mencapai 33,63 miliar dollar AS.

Faisal mengakui hilirisasi memang kebijakan berorientasi pada jangka panjang. Jika pemerintah terus memacu surplus neraca perdagangan dengan mengekspor barang mentah, dikhawatirkan Indonesia kehilangan daya tawar.

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan hilirisasi memberikan nilai tambah cukup signifikan terhadap produk yang dihasilkannya.

Dia mencontohkan nilai ekspor komoditas nikel hanya mencapai 3,3 miliar dollar AS pada 2018. Setelah larangan ekspor dan hilirisasi diberlakukan, nilai ekspor nikel terus bertambah hingga mencapai 33 miliar dollar AS pada 2022.

Hilirisasi merupakan upaya negara untuk mendongkrak ekonominya dengan memberikan nilai tambah atas suatu komoditas.