Bacitra Tak Lagi Gratis? Balikpapan Siapkan Rp17 Miliar untuk Kelola Sendiri

BALIKPAPAN – Pengelolaan penuh layanan angkutan umum menjadi salah satu kunci untuk menghadirkan transportasi publik yang tidak hanya tersedia, tetapi juga aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi.

Di tengah kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat, pengelolaan layanan perlu memastikan setiap aspek, mulai dari armada, operasional, keselamatan hingga konektivitas antarmoda, berjalan secara konsisten.

Langkah tersebut juga menjadi penting ketika pemerintah berupaya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.

Pengelolaan yang lebih terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengalaman penumpang sekaligus menjaga keberlanjutan layanan, termasuk melalui dukungan subsidi dan skema kerja sama pemerintah dengan operator.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur, mulai menyiapkan anggaran Rp17 miliar untuk pengelolaan penuh layanan angkutan umum yang resmi beralih dari pemerintah pusat pada tahun 2027 mendatang.

"Di tahun 2027 kami sudah siapkan anggaran Rp17 miliar," kata Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan Agus Budi Prasetyo, di Balikpapan, Kamis (3/9).

Selama ini, pembiayaan operasional angkutan umum di Kota Minyak ini masih mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui skema hibah.

Setelah proses penyerahan aset dan pengelolaan selesai, seluruh biaya operasional akan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kota setempat.

Menurut Agus, persiapan anggaran sejak dini menjadi langkah strategis untuk memastikan layanan transportasi publik tidak terhenti saat masa transisi pengelolaan dari pusat ke daerah.

Selain kesiapan anggaran, Pemkot Balikpapan juga tengah mematangkan kajian skema tarif yang akan diberlakukan kepada penumpang setelah pengambilalihan tersebut.

Tarif baru belum diputuskan karena harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sekaligus keberlanjutan operasional.

"Kami masih lanjutkan kajian untuk tarifnya. Mungkin nanti akan kita lakukan secara bertahap," ujar Agus.

Sejauh ini, opsi kisaran tarif yang muncul dalam pembahasan berada di angka Rp3.000 hingga Rp5.000 per penumpang.

Pemerintah daerah juga masih mengkaji apakah akan menerapkan sistem tarif flat (satu harga) atau tarif berdasarkan jarak perjalanan.Pemkot Balikpapan berkomitmen menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa harus membebani struktur keuangan daerah.

"Rp3.000 sampai Rp5.000 juga bisa," katanya pula.

Agus menegaskan bahwa tarif baru tersebut belum bisa diterapkan dalam waktu dekat karena operasional angkutan umum saat ini masih di bawah kendali Kemenhub.

Selama masa hibah berjalan, seluruh kebijakan operasional wajib mengikuti regulasi pemerintah pusat.

"Ini kan sementara masih di bawah Kementerian Perhubungan. Sehingga ini masa hibah. Nanti begitu diserahkan, baru kita berlakukan," ujarnya lagi.

Melalui komitmen anggaran dan matangnya kajian tarif, Pemkot Balikpapan optimistis proses pengalihan pengelolaan pada 2027 berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan publik.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi massal di tengah melonjaknya mobilitas warga.