Kemlu: Indonesia Selesaikan 6 Perjanjian Perbatasan dengan Negara Tetangga dalam 9 Tahun Terakhir

BANDUNG - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan diplomasi kedaulatan sebagai salah satu prioritas utama diplomasi Indonesia dalam 9 tahun terakhir dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024. Perundingan batas negara penting untuk diselesaikan walaupun memerlukan proses negosiasi yang panjang dengan komitmen dan kesabaran tinggi dari kedua belah pihak.

"Batas negara penting untuk segera diselesaikan. Perundingan batas negara, baik darat maupun laut bukan hal mudah. Oleh karena itu diperlukan komitmen tinggi untuk menyelesaikannya." kata Menlu Retno dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 yang diselenggarakan di Museum Konperensi Asia Afrika (KAA), Bandung, Senin (8/1).

Lebih lanjut, Menlu Retno juga menyampaikan bahwa capaian berbagai penyelesaian batas negara juga dilakukan dengan menjunjung penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Perjanjian batas negara yang telah diselesaikan oleh Indonesia dengan negara tetangga dalam 9 tahun terakhir mencakup Perjanjian Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam pada tahun 2021 yang dirundingkan selama 12 tahun, Kesepakatan Indonesia-Malaysia pada dua segmen batas maritim Laut Sulawesi dan Selat Malaka pada bulan Juni 2023 yang dirundingkan selama 18 tahun.

Perjanjian lainnya meliputi tiga segmen batas darat dengan Malaysia di Kalimantan-Sabah yang telah disepakati pada periode 2017-2019. Segmen batas darat lainnya, termasuk segmen Sebatik. segmen Senapat-Sesa dan West Pillar-AA 2 di Kalimantan-Sabah ditargetkan selesai pada tahun 2024 setelah berunding selama 24 tahun.

Adapun Kesepakatan Indonesia-Timor Leste untuk garis batas darat di segmen Subina-Oben dan Noel-Besi Citrana, yang ditandatangani pada akhir Januari 2024 dirundingkan selama 19 tahun.

Perjanjian lainnya antara Indonesia dan Filipina juga telah sepakati Principles and Guidelines Batas Landas Kontinen pada bulan Oktober 2022. Kesepakatan ini melengkapi persetujuan Batas ZEE di Laut Sulawesi pada tahun 2014. I-1