Membaca Arah Kebijakan Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2024 Tak Cukup dari Dokumen Visi-Misi

Sebaliknya, di dalam Renstra Kemenlu 2020-2024, diplomasi Islam hanya disebutkan di bagian capaian renstra sebelumnya. Diplomasi Islam tidak menjadi prioritas politik luar negeri maupun arah kebijakan dan strategi Kemenlu.

Dengan kata lain, selama masa Jokowi, posisi diplomasi Islam secara dokumentasi masih inkonsisten, namun tetap dilaksanakan dan berkelanjutan karena sudah terinstitusionalisasi di dalam kebijakan luar negeri.

Diplomasi gender

Visi misi SBY tahun 2004 dan 2009 tidak mengangkat isu gender di dalam diplomasi Indonesia. RPJMN 2004-2009 juga tidak membahas diplomasi gender. Sementara, RPJMN 2010-2014 hanya membahas gender dalam konteks hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, pelaporan transparansi dan akuntabilitas, dan penguatan hubungan bilateral dan peningkatan kerja sama serta pembangunan kapasitas dalam bidang hak asasi manusia (HAM).

Implementasi diplomasi gender pada masa SBY juga sebatas aktivitas business as usual berupa ratifikasi dan penandatanganan kerja sama antarnegara, seperti kerja sama pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender antara Indonesia dan Timor-Leste.

Perubahan terjadi pada periode pemerintahan Jokowi melalui sejumlah inisiatif, seperti menginisiasi pembentukan Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators pada 2019 dan Resolusi PBB 2538 tentang pelibatan perempuan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB.

Dokumen visi misi Jokowi 2014 dan 2019 sebenarnya tidak mencanangkan diplomasi gender sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Dokumen tersebut hanya menyebutkan akan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, pemerintahan dan pembangunan serta menguatkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, namun tidak secara khusus menyentuh implementasi gender dalam kebijakan luar negeri.

Pada periode pemerintahan Jokowi, implementasi diplomasi gender merupakan hasil dari faktor idiosinkretik, yaitu Retno Marsudi sebagai Menlu. Sejak 2005, Retno (saat itu Direktur Eropa Barat, Kemenlu) telah mengedepankan wacana pengarusutamaan gender di dalam kebijakan luar negeri. Lalu ketika menjadi menteri, ia berusaha mengimplementasikannya.

Faktor idiosinkretik ini kemudian termanifestasi ke dalam Renstra Kemenlu 2015-2019 dan 2020-2024, dengan memasukkan semangat pengarusutamaan gender. Salah satu arah kebijakan adalah memperkuat penganggaran berbasis gender di Kemenlu dan menegaskan bahwa isu perempuan, perdamaian dan keamanan, akan tetap menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia.

Terkait hal itu, Renstra Kemenlu 2015-2019 menyebut Bali Democracy Forum (BDF), ASEAN, dan lembaga multilateral lainnya menjadi forum bagi diplomasi gender Indonesia.

Pada akhirnya, membaca arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan, khususnya pascapemilu 2024, kita juga perlu melihat faktor idiosinkretik dan institusional selain menelaah visi dan misi tiap kandidat presiden.

Wendy Andhika Prajuli, Lecturer in International Relations, Binus University dan Curie Maharani, Faculty Member at Department of International Relations, Binus University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.